Sulteng Today – Sulawesi Tengah dikaruniai potensi sumber daya alam yang beragam. Nikel di Morowali dan Morowali Utara, emas di Kota Palu, Parigi Moutong, Tolitoli, Buol dan Donggala. Ada gas alam cair (LNG) di Banggai. Lahan pertanian yang cukup luas, ditambah garis pantai yang panjangnya setara garis pantai Vietnam dan Thailand.
Di wilayah kaya ini, terdapat penduduk miskin yang masih relatif banyak. Jumlahnya, 379.760 jiwa atau 11,77 persen, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024.
Jumlah rakyat miskin Sulteng lebih banyak lagi, bila mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Angka kemiskinan di Sulteng yang terpotret DTSEN mencapai 1.627.801 jiwa,” kata Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, saat menyampaikan sambutan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Provinsi Sulteng 2025-2029, Selasa, 1 Juli 2025.
Di forum ini, Anwar Hafid meminta pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder memperkuat kolaborasi dan sinergi bersama pemerintah provinsi dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
Pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Tadulako, Prof. Mohammad Ahlis Djirimu, SE, DEA, Ph.D yang dihubungi Sulteng Today, Selasa malam, 15 Juli 2025 memiliki catatan khusus tentang ekonomi di Sulteng.
Dia menyampaikan, lebih dari satu dekade yang lalu Sulteng mengalami empat paradoks pertumbuhan: yaitu tinggi pertumbuhan, tetapi kemiskinan tinggi, tinggi pertumbuhan tetapi jurang ketimpangan antar daerah sangat lebar. Adanya kutukan sumberdaya alam. Penyakit Belanda, yakni daerah yang hanya bergantung pada sektor ekstraktif.
Adanya fenomena miopik, yakni pindahnya penduduk dari sektor primer ke pembangunan awal platform kawasan industri, lalu ketika outsourcing ini habis kontrak, mentalitasnya tidak ingin kembali ke sektor primer. Serta adanya the Chilean Paradox, yakni ketergantungan pada logam dasar nikel menggerus daya beli 40 persen kelas menengah.
Prof Ahlis, sapaan akrabnya, memberikan solusi mengatasi paradoks pertumbuhan ini. “Solusinya, transformasi pembangunan dari sifat general ke tematik: stunting, petani dan 5,38 persen nelayan miskin, RT miskin perempuan yang jumlah 31.448 unit atau 9,81 persen dari RT penduduk miskin Sulteng. RT miskin difabel, penguatan kelembagaan ekonomi daerah, masyarakat dan spasial,” jelasnya.
Di kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid, Prof Ahlis optimis bahwa, Sulteng bisa keluar dari paradoks pertumbuhan ini. Sebab, visi gubernur mengarahkan pembangunan ke sektor pertanian. Yang memang menjadi masa depan utama Sulteng.
Prof Ahlis juga mengakui, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sulteng, selama ini masih di bawah 100 poin. Fakta ini sangat ironis, sebab, Sulteng memiliki garis pantai yang sangat panjang. Sekira 6.600 Km. Hampir setara gabungan panjang garis pantai Thailand dan Vietnam.
“Tiap tahun, Sulteng hanya menghasilkan devisa kurang dari USD2,5 juta. Sebaliknya, kedua negara yang garis pantainya masing-masing 3.300 Km dan 3.200 Km mendapatkan devisa masing-masing lebih dari USD5 miliar setahun,” jelas Prof Ahlis.
Selama ini kata Prof Ahlis, perairan Sulteng khususnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 bagaikan “kue” diperebutkan nelayan Gorontalo dan Sulawesi Utara. “Kita masih tertidur dengan potensi yang telah mencapai puncak pada WPP713 Selat Malaka, WPP714 Teluk Tolo, WPP716 Laut Sulawesi,” jelasnya.
Prof Ahlis menyarankan, agar program unggulan “Berani Tangkap Banyak” yang dicanangkan oleh Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr Renny A. Lamadjido dijabarkan dalam peraturan gubernur (Pergub). Setidaknya, Pergub ini mengatur pedoman umum, pedoman teknis, petunjuk operasional pelaksanaan program ‘Berani Tangkap Banyak’.
“Ini penting agar kawan-kawan pemangku kepentingan nyaman bekerja, tanpa takut kesandung hukum,” pungkas Prof Ahlis.**
