JAKARTA, sultengtoday.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan adanya tindakan makar dan terorisme dalam kerusuhan pascademonstrasi beberapa hari terakhir ini.
Menurut dia, negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat. Namun, Presiden ke-8 RI itu mencurigai kerusuhan akhir-akhir ini yang terjadi di banyak lokasi.
“Tidak dapat dipungkiri adanya gejala tindakan di luar hukum, bahkan yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ucap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Ahad, 31 Agustus 2025.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan penyaluran aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan anarkistis, destabilisasi negara, perusakan atau pembakaran fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun instansi publik atau pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum.
“Negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya. Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat,” kata dia.
Prabowo pun memerintahkan pihak Kepolisian dan TNI, untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap pihak yang merusak fasilitas umum, menjarah rumah, maupun mengganggu terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku.
“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi dengan baik dan damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto juga menggelar pertemuan dengan para pimpinan partai politik, dan pimpinan DPR/MPR/DPD RI membahas situasi negara, serta sejumlah peristiwa beberapa waktu terakhir.
Dalam kanal Youtube resmi Sekretariat Negara, dalam konferensi pers, Prabowo tampak didampingi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan atau Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Kemudian, Ketua DPD RI Sultan, Wakil Ketua Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Saudara Surya Paloh.
“Kami tadi telah membahas perkembangan situasi negara. Dalam beberapa hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia,” ucap Prabowo pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Prabowo menyebutkan telah menerima laporan dari para ketua umum partai politik, bahwa telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang membuat pernyataan keliru.
“Langkah tersebut berupa Pencabutan keanggotaan DPR RI terhadap anggota yang menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru,” kata dia.
Tak hanya itu, pimpinan DPR juga bakal mencabut sejumlah kebijakan yang memicu amarah publik.
“Termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tuturnya.
“Pernyataan Prabowo Setelah Membahas Situasi Negara, Megawati hingga Surya Paloh Mendampingi”,
Para pimpinan DPR dan para Ketua Umum partai, kata dia, telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” jelasnya.**
