JAKARTA, sultengtoday.id – Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan para pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rencana ini sebagai respon Presiden Prabowo atas kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di tiga daerah di Sulawesi Tengah. Yakni, Kota Palu, Parigi Moutong dan Banggai Kepulauan.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin menyambut positif rencana tersebut.
Zainul menjelaskan, sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh pelaksanaan program MBG, untuk mencegah terjadinya keracunan para siswa.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan besar yang manfaatnya sangat dirasakan oleh anak-anak dan orang tua. Karena itu, Presiden harus turun langsung memberi arahan kepada pengelola dapur, agar mereka paham standar penyajian dan keamanan pangan yang benar,” kata Zainul dalam keterangan kepada pers, Selasa, 23 September 2025.
Zainul menegaskan, kualitas pelaksanaan program MBG tidak boleh dikompromikan.
Ia menyoroti kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan anak penerima MBG.
Berdasarkan laporan pemerintah, sekitar 5.000 anak menjadi korban keracunan karena makanan yang disajikan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut keselamatan anak-anak. Keracunan makanan sangat berbahaya, apalagi bagi anak usia sekolah yang masih rentan. Jangan sampai program yang niatnya mulia justru menimbulkan korban,” tegasnya.
Menurut Zainul, kasus keracunan tersebut terjadi karena ada kelemahan di tingkat pengelolaan dapur.
Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG di daerah-daerah.
“Setiap pengelola dapur harus dievaluasi. Ada yang mungkin belum paham soal higienitas, ada yang abai terhadap kualitas bahan makanan. Semua ini harus diperbaiki dengan pengawasan ketat,” jelas legislator asal Dapil Jawa Barat IV.
Zainul menilai, pemanggilan para pengelola dapur MBG oleh presiden akan memberi dampak positif.
Selain mendapatkan arahan langsung dari Presiden, para pengelola juga akan merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau Presiden sendiri yang memberi arahan, tentu para pengelola akan lebih serius. Mereka akan merasa dilibatkan langsung dalam kebijakan besar ini. Arahan Presiden akan menjadi pedoman, sehingga tidak ada lagi ruang untuk kelalaian,” ujarnya.
Selain evaluasi dapur, Zainul mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan program MBG.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Rantai pengawasan harus diperketat. Jangan sampai bahan baku yang sudah tidak segar tetap dipakai. Jangan ada lagi proses masak yang tidak memperhatikan standar kesehatan. Semua ini demi menjamin anak-anak kita mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi,” tandasnya.
Implementasi program MBG yang menelan korban juga mengundang perhatian politisi politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @tantowiyahyaofficial, Ia menilai program ini secara konsep sangat baik, namun bermasalah dalam eksekusi dan pengawasan.
“Program MBG, kebanggaan Presiden Prabowo, sejatinya adalah program yang bagus. Negara maju isinya rakyat yang pintar dan sehat, dan itu dimulai dari anak-anak sebagai generasi penerus. Sayangnya pelaksanaannya kurang baik dan pengawasannya lemah,” tulis Tantowi, sebagaimana dikutip Sulteng Today dari laman Golkarpedia, Rabu malam, 24 September 2025.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang muncul belakangan ini justru menjadi paradoks dalam implementasi program tersebut.
Ia menyoroti rendahnya serapan anggaran, kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi, hingga munculnya kasus keracunan di berbagai daerah.
Tantowi juga menyinggung fenomena adanya laporan ribuan dapur fiktif yang membuat pelaksanaan program ini semakin dilematis.
“Rendahnya kualitas, kuantitas, dan gizi makanan dihadapkan dengan rendahnya serapan anggaran adalah sebuah paradoks. Ditambah lagi munculnya dapur fiktif yang merusak kredibilitas program ini,” ungkap eks Dubes RI untuk Selandia Baru ini.
Lebih lanjut, Tantowi mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memilih skema pemberdayaan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Menurutnya, hal tersebut akan lebih efisien, terkontrol, sekaligus memberi dampak ekonomi lokal.
“Rakyat dan pengamat banyak yang tidak habis pikir mengapa pemerintah tidak memberdayakan kantin sekolah sebagai penyedia makanan dan kepala sekolah sebagai pengawasnya.
Rasanya ini akan lebih baik daripada yang berlangsung saat ini. Jika ini yang dipilih, kantin sekolah akan hidup, makanan lebih terjamin, ekonomi di sekitarnya pun menggeliat. Anak-anak sehat, ekonomi bergerak, dan Presiden pun akan bahagia,” tegas Tantowi.
Pernyataan Tantowi Yahya ini menambah deretan suara kritis yang mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi dinilai penting agar tujuan mulia program, yakni mencetak generasi sehat dan cerdas, benar-benar dapat tercapai tanpa dibayangi kasus keracunan maupun penyimpangan.**
editor: moh. habil masri
