JAKARTA, Sulteng Today – Kinerja sejumlah daerah di Indonesia disorot Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, daerah-daerah tersebut dinilai tidak serius mengendalikan inflasi.
Di antara daerah yang disebut saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Senin, 6 Oktober 2025 adalah Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai dan Provinsi Sulawesi Tengah.
Memang, beberapa bulan terakhir inflasi di daerah penghasil cingkeh tersebut selalu berada di angka 5% lebih.
Pada Agustus 2025 misalnya, inflasi di kabupaten ini tercatat 5,70%, bulan September turun menjadi 5,26%. Walau demikian, tetap masuk kategori tinggi.
Saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menyebut ada daerah yang hanya “mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa” tanpa melakukan upaya konkret menekan kenaikan harga di wilayahnya.
Berdasarkan data yang diperoleh Sulteng Today dari Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi di Indonesia yang inflasinya tertinggi adalah, Sumatra Utara sebesar 5,32%, disusul Riau 5,08%, Aceh 4,45%, Sumatra Barat 4,22%, Sulawesi Tengah 3,88%, Jambi 3,77%, Sulawesi Tenggara 3,68%, dan Papua Pegunungan 3,55%.
Data ini menunjukkan bahwa inflasi Provinsi Sulteng pada September 2025 berada di urutan 5 besar nasional.
“Dari daftar-daftar yang ada masih terlihat ada provinsi dan kabupaten-kota yang berharap anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk menurunkan inflasi, usahanya tidak maksimal,” ujar Tomsi.
“Inflasi 5,32% dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi inflasinya,” tegasnya.
Menurut Tomsi, inflasi tinggi di sejumlah wilayah mencerminkan lemahnya pengawasan kepala daerah.
Ia mencontohkan Kabupaten Deli Serdang yang mencatat inflasi 6,81%, Kota Pematang Siantar sebesar 5,84% dan Kabupaten Tolitoli di Sulawesi Tengah 5,26%.
“Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar dengan angka 6 dan 5 persenan ini, tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat,” ucap dia.
Tomsi juga mengingatkan, sebagian besar wilayah dengan inflasi tinggi bukan termasuk daerah yang sulit dari sisi distribusi barang.
“Deli Serdang, Labuhan Batu, Pasaman Barat, Tembilahan, Kerinci, Aceh Tengah, Kampar, Tolitoli, Karo, Luwuk, ini bukan daerah-daerah yang sulit untuk distribusi. Begitu juga kotanya seperti Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Dumai, Bau-Bau, Sibolga, Pekanbaru, Medan, Bukittinggi, Lhokseumawe,” paparnya.
Ia membandingkan dengan Papua Pegunungan, yang justru memiliki tantangan besar dari sisi logistik tetapi inflasinya masih terkendali.
“Kita sama-sama tahu bagaimana sulitnya kondisi medan distribusi Papua Pegunungan. Tapi Papua Pegunungan inflasinya bisa 3,55%. Sementara provinsi lain, yang distribusinya lancar, itu angkanya tinggi,” ucap Tomsi.
Dalam rapat tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya kerja nyata dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, hasil operasi pasar beberapa waktu terakhir membuktikan kerja keras daerah bisa menekan inflasi.
Ia menambahkan, dari hampir 500 kota dan kabupaten, kini hanya sekitar 60-an daerah yang harga beras dan minyak gorengnya belum turun.
“Itu menandakan apa? Kalau kita kerja, kalau kita mau usaha, bisa. Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan rajin, dengan gigih, bisa,” tegasnya.
Tomsi menyayangkan masih banyak daerah yang tidak bergerak maksimal dalam mengendalikan inflasi.
“Dari data yang kami kumpulkan, hanya 43 daerah yang betul-betul melaksanakan enam langkah pokok pengendalian inflasi. Sementara 158 daerah melaksanakan empat sampai lima langkah. Dan ada 287 daerah yang belum melaksanakan upaya konkret, atau hanya melaksanakan kegiatannya setengah-setengah,” jelasnya.
“Yang paling bawah, ini ada 25 daerah yang hanya mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tanpa bekerja,” imbuh dia.
Adapun enam langkah pokok dalam mengendalikan inflasi yang dimaksud Tomsi, di antaranya seperti melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi dari APBD.
Tomsi pun meminta kepala daerah untuk segera mengevaluasi kinerja jajarannya jika dinilai tidak bergerak cepat. “Bagi kepala daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selayaknya untuk dievaluasi,” jelasnya.**
editor: moh. habil masri
