PALU, Sulteng Today – Tojo Unauna menjadi kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlahnya 14,67 persen.
Di urutan kedua ditempati Kabupaten Donggala, dengan jumlah 14,66 persen, disusul Kabupaten Parigi Moutong 13,51 persen.
Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Sulteng, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes melakukan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Ruang Rapat Nagana Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat, 7 November 2025.
TKPKD ini diketuai oleh para wakil kepala daerah.
Saat membuka Rapat Koordinasi TKPKD, Wagub Reny membuka data jumlah penduduk miskin di Sulteng.
Menurutnya, hingga Maret 2025 di tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah berada di angka 10,92 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 356,19 ribu jiwa.
Meski data ini menunjukkan tren penurunan, tetapi angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional.
Wagub Reny menegaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis pemerintah daerah yang memerlukan sinergi lintas sektor.
“Program penetasan kemiskinan adalah bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Wagub meminta para wakil bupati dan Wakil Wali Kota Palu selaku ketua TKPKD di masing-masing daerah, untuk memahami kondisi dan persoalan kemiskinan secara detail di wilayahnya. Serta memastikan solusi yang diambil tepat sasaran.
“Kenapa saya dan Pak Gubernur memprioritaskan Berani Sehat dan Berani Cerdas? Karena dua hal itu merupakan akar persoalan kemiskinan yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program 9 BERANI berkomitmen mendukung agenda nasional, sesuai Nawacita Presiden dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakor TKPKD ini berlangsung dengan tema “Penguatan Kelembagaan TKPKD dan Kolaborasi Multi Pihak dalam Mendorong Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan melalui Transformasi Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.”
Tema ini mengandung makna bahwa penurunan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus ditempuh melalui pendekatan terpadu, sistematis, dan berkeadilan.
Wagub berharap rakor ini menjadi titik konsolidasi dan penyamaan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Mari kita bergandengan tangan untuk menetaskan kemiskinan secara maksimal dengan strategi yang jitu,” tutupnya.**
editor: moh. habil masri
