SUPARMAN*)
SETIAP pemimpin akan dinilai apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia kerjakan. Satunya kata dengan perbuatan.
Pada akhirnya, Kepala daerah akan teruji bukan oleh janji politik, atau kampanyenya, tetapi oleh angka-angka yang diraih. Angka-angka yang dingin dari Badan Pusat Statistik.
Sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, beasiswa pendidikan, dan lonjakan pasien rumah sakit. Semua itu ibarat catatan nilai dalam buku rapor besar bernama pemerintahan daerah.
Kini, setelah sembilan bulan memimpin dan mendapatkan amanah masyarakat Sulawesi Tengah, Gubernur Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido mulai menampilkan warna rapornya.
Beberapa kolom tampak biru. Tanda capaian yang menjanjikan. Namun di beberapa lembar lain, masih tersisa noda merah yang menuntut koreksi.
Pertanyaannya sederhana, apakah Sulawesi Tengah sedang naik kelas, atau baru belajar memahami pelajaran pembangunan?
Kita melihat berdasarkan data yang dirilis BPS, pertumbuhan ekonomi Sulteng pada triwulan III tahun 2025 mencapai 7,79 persen, tertinggi kedua di Indonesia.
Angka ini mengilap seperti tinta biru di kertas bersih. Sektor Industri pengolahan logam, pertanian, dan pertambangan menjadi tiga mesin utama penggeraknya. Biasanya dikategorikan sebagai engine of growth.
Namun seperti selalu dikatakan, Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanyalah ilusi kesejahteraan. Ilusi yang memberi mimpi indah, namun semu.
Kita boleh bangga dengan angka pertumbuhan yang tinggi, tetapi apakah angka itu ikut mengalir hingga ke petani kakao di Poso, nelayan di Parigi Moutong, pedagang kecil di Tolitoli, bahkan petani sawah di Morowali.
Negeri ini dianugerahi sumber daya alam yang banyak. Sulawesi Tengah memang kaya akan nikel dan mineral, tetapi sumber daya alam tak akan otomatis menjadikan kesejahteraan masyarakatnya, tanpa tata kelola yang adil dan berimbang.
Pertumbuhan bisa menjadi pesta statistik, namun rakyat kecil hanya menjadi penonton yang menatap dari luar jendela. Mereka buka pemain, hanya pengembira nun jauh di sana.
Pemerintahan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido, telah memilih arah dan jalan yang relatif tepat. Keberhasilan menjaga iklim investasi, sambil mulai berbicara tentang keberlanjutan. Tetapi tantangan berikutnya jauh lebih sulit.
Mereka harus memastikan agar ekonomi tak hanya tumbuh tinggi ke atas, tapi juga tumbuh ke dalam, meresap ke seluruh sendi sosial ekonomi di daerah.
Membuka Jendela Masa Depan
Tak dapat dipungkiri, Program Berani Cerdas adalah salah satu halaman biru dalam rapor Anwar Hafid. Dimana, Lebih dari 16 ribu mahasiswa menerima beasiswa dengan total anggaran cukup fantastis Rp54 miliar.
Sebuah langkah dan pilihan yang patut diapresiasi, karena pendidikan adalah modal pembangunan paling tahan lama.
Seperti pernah disebutkan, Nelson Mandela, Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.
Beasiswa ini bukan sekadar bantuan biaya, melainkan simbol dari komitmen sosial pemerintah daerah untuk menanam investasi pada manusia.
Investasi berdimensi jangka panjang. Tentu saja, investasi tidak hanya terbatas pada gedung, jembatan, dan jalan. Namun, pendidikan bukan sekadar angka penerima beasiswa semata.
Tantangan terbesarnya, adalah kualitas dan relevansi. Apakah lulusan penerima beasiswa itu siap menjadi motor pembangunan daerah? Ataukah mereka masih terjebak dalam sistem pendidikan yang kurang adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern seperti industri logam, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital yang sedang tumbuh di bumi Tadulako?
Pendidikan sejatinya harus mencetak generasi kritis, bukan sekadar pencari gelar. Dan di sinilah peran Berani Cerdas perlu melangkah lebih jauh dan dalam. Bukan hanya memberi akses, tapi menyiapkan arah. Bukan sekedar memberikan ikan, tapi harus menyiapkan kail.
Tak berhenti sampai disitu, lahirnya Program Berani Sehat menjadi oase baru bagi masyarakat kecil yang jauh dari akses kesehatan yang baik. Dengan hanya menunjukkan KTP, warga masyarakat kini dapat berobat di fasilitas kesehatan, tanpa harus memikirkan kartu BPJS aktif.
Hingga Oktober 2025, lebih dari 102 ribu warga telah memanfaatkan program ini, dengan total biaya pelayanan hampir mencapai angka Rp50 miliar.
Sejak program ini berjalan, RSUD Undata yang sebelumnya hanya melayani 200–300 pasien per hari kini melayani hingga 800 orang.
Hal ini menandakan dua hal sekaligus: meningkatnya akses kesehatan? atau besarnya kebutuhan yang sebelumnya tersembunyi?
Melalui rilis, Gubernur Anwar Hafid menegaskan niatnya menjadikan RSUD Undata, sebagai rumah sakit bertaraf internasional.
Sebuah visi yang berani. Tetapi seperti diingatkan Florence Nightingale, pelopor keperawatan modern, Statistik bukan sekadar angka, melainkan suara dari penderitaan manusia yang tak terdengar.
Lonjakan pasien tersebut juga sekaligus sebagai alarm tanda bahaya, bahwa masyarakat selama ini haus akan pelayanan dasar. Maka tugas pemerintah daerah bukan hanya memperluas akses, tapi memastikan mutu dan martabat layanan kesehatan ikut naik kelas.
Petugas kesehatan dan tenaga medis di pusat-pusat layannan kesehatan, harus menjadi jembatan dari amanah Berani Sehat. Tanpa itu, maka semua yang ditargetkan tak dapat diraih.
Menurut rilis data BPS Maret 2025, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah turun menjadi 10,92 persen, angka terendah sepanjang sejarah provinsi ini.
Sebanyak 23.000 warga berhasil keluar dari jerat kemiskinan dalam satu tahun. Ini capaian yang layak dicatat dengan tinta biru. Namun, kemiskinan adalah cermin retak: di satu sisi menggambarkan keberhasilan, di sisi lain bisa menyembunyikan ketimpangan.
Seperti diingatkan Martha C. Nussbaum, filsuf ekonomi asal Amerika Serikat, keadilan sejati bukan sekadar distribusi sumber daya, melainkan memastikan setiap manusia memiliki kemampuan untuk hidup bermartabat.
Artinya, keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari angka pendapatan, tapi dari kemampuan rakyat untuk hidup dengan harga diri. Harga diri itu dapat diukur pada tingkat pendidikan, derajat sehat, dan berdaya.
Rapor ekonomi Sulteng sudah cukup membanggakan, tetapi tugas berikutnya lebih kompleks: memastikan pertumbuhan ekonomi, penyaluran beasiswa, dan akses kesehatan itu terhubung menjadi satu ekosistem kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan.
Tidak boleh, ketiga hal ini justru memperburuk situasi. Sebut saja misalnya beasiswa salah sasaran atau akses kesehatan terhambat, karena birokrasi yang berbelit-belit.
Menjaga Alam, Menjaga Amanat
Langkah Gubernur Anwar Hafid menutup dua perusahaan tambang yang meresahkan warga seperti PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora, sebagai bentuk keberanian politik yang langka.
Ia bahkan berjanji untuk memoratorium izin tambang di atas permukiman rakyat. Keputusan ini bukan sekadar administrasi, tapi moralitas.
Kita semua masih ingat gempa, tsunami, dan likuefaksi September 2018. Dimana, luka kolektif yang seharusnya mengingatkan bahwa alam bukanlah obyek eksploitasi, melainkan subjek kehidupan.
Alam dan manusia saling membutuhkan, tanpa ada pengakuan hubungan kausalitas ini, maka budaya menghancurkan dan destruktif kian tak tertahan.
Gubernur Anwar Hafid seolah menggaungkan kembali pesan Rachel Carson dalam Silent Spring: Kita membentuk dunia di sekitar kita, lalu dunia itu membentuk kita.
Jika eksploitasi tambang terus dibiarkan tanpa batas, maka yang tertimbun bukan hanya tanah, melainkan juga nurani. Dengan menggandeng Kementerian ESDM, menertibkan tambang ilegal, maka Sulawesi Tengah mulai menulis bab baru tentang tata kelola sumber daya yang beradab dan berkeadilan.
Menjelang satu tahun pemerintahan, Gubernur Anwar Hafid mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada HUT ke-61 Sulawesi Tengah adalah hadiah simbolik bagi rakyat. Selama sebulan, lebih dari Rp82 miliar transaksi pajak tercatat.
Ini bentuk empati fiskal, tetapi juga ujian integritas. Sebab, sebagaimana diingatkan Bapak Ekonomi, Adam Smith, Pajak adalah harga yang kita bayar untuk hidup beradab.
Kebijakan yang baik harus menjaga keseimbangan antara kasih dan ketegasan.
Pemutihan tak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab, melainkan sebagai jembatan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap negara.
Di sinilah rapor birokrasi sering diwarnai merah muda. Belum merah pekat, tapi juga belum biru jernih. Masih ada pekerjaan rumah besar dalam hal kedisiplinan aparatur dan transparansi tata kelola keuangan daerah.
Capaian pertumbuhan ekonomi, beasiswa, dan kesehatan jelas menggembirakan. Tetapi seperti diingatkan John F. Kennedy, Kemajuan manusia bukan diukur dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang kita bagi.
Pemerintahan Berani harus memastikan agar capaian ini tak berhenti di halaman pertama, melainkan berlanjut ke bab kedua: keadilan sosial.
Masyarakat kini menunggu apakah program Berani Harmoni dan Berani Berintegritas akan benar-benar diwujudkan dalam praktik birokrasi yang jujur, terbuka, dan efisien.
Sebab pada akhirnya, pembangunan yang cepat tanpa integritas hanyalah gedung indah di atas pasir.
Jika harus menilai rapor tahun pertama Anwar Hafid dan Reny Lamadjido, maka penilaiannya bisa jadi begini: Biru cerah pada ekonomi dan pendidikan, Hijau muda pada lingkungan dan tata kelola tambang, Kuning realistis pada kesehatan yang masih menyesuaikan, dan merah muda pada birokrasi yang butuh percepatan adaptasi.
Namun, berbeda dengan rapor sekolah, rapor pemerintahan tidak bersifat final.
Ia selalu dapat diperbaiki, direvisi, dan diperindah oleh kerja keras, keras cerdas dan konsistensi.
Sebagaimana pernah diungkap Max Weber, Politik adalah pengerjaan papan keras dengan tangan yang kuat dan hati yang lambat. Artinya, membangun daerah bukan sprint, melainkan maraton penuh kesabaran, konsistensi dan komitmen.
Rapor bukan sekadar dokumen penilaian, tetapi cermin dari perjalanan moral sebuah kepemimpinan.
Sulawesi Tengah kini berada di kutub: antara pertumbuhan yang menjanjikan dan tantangan pemerataan yang masih besar.
Jika Gubernur Anwar Hafid mampu menjaga integritas sembilan Berani dengan konsistensi dan kejujuran, maka Sulawesi Tengah tak hanya akan naik kelas, tetapi juga naik derajat. Karena pada akhirnya, kemajuan sejati bukan pada apa yang kita capai, melainkan pada arah yang kita tempuh.
Dan arah itulah yang kini sedang ditulis oleh tinta-tinta biru, merah, kuning, dan hijau dalam rapor rakyat Sulawesi Tengah. Sebuah rapor yang belum selesai, namun penuh asa dan harapan.
*) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako
