PALU, Sulteng Today – Realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada akhir Oktober 2025 masih berada di angka 58,36 persen.
Sedangkan realisasi pendapatan kabupaten/kota rata-rata sudah mencapai 73,07 persen.
Informasi ini terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) Pelaporan dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Sulteng tahun anggaran 2025 di Ruang Polibu, Kamis siang, 20 November 2025.
Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes yang memimpin Rakor tersebut menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus memantau perkembangan pelaksanaan APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2025.
“Saya optimis di akhir tahun kita bisa selesaikan dengan serapan belanja dan pendapatan sesuai harapan kita,” ujar Wagub.
Belanja modal di beberapa daerah yang tergolong rendah mendapat perhatian khusus dari Wagub Reny.
Kondisi ini disebabkan, beberapa kontraktor yang bermodal besar menolak menerima uang muka, mereka lebih memilih pembayaran penuh setelah proyek fisik selesai dikerjakan.
Walau tidak melanggar aturan tapi hal ini berdampak langsung pada lambatnya realisasi belanja modal kabupaten/kota.
“Tolong sampaikan uang muka itu harus diterima karena terkait serapan (belanja) jadi harus dicairkan,” imbuh Wagub supaya hal ini diedukasikan kepada kontraktor.
Wagub Reny menginstruksikan agar hasil Rakor segera dirapatkan kembali di masing-masing kabupaten kota.
“Tolong asisten perekonomian, kepala BPKAD dan Sekda (kabupaten/kota) berkoordinasi, undang perangkat daerah terkait untuk rapat terkait serapan APBD,” tutupnya guna memastikan tiap rupiah anggaran terealisasi dengan optimal.
Rakor diikuti jajaran biro administrasi pembangunan provinsi beserta perangkat kabupaten kota dalam hal ini para asisten perekonomian dan pembangunan, bagian administrasi pembangunan, BPKAD dan badan pendapatan, sebagaimana rilis yang disampaikan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi (BIRO ADPIM Sekdaprov) Sulteng kepada Sulteng Today.**
editor: moh. habil masri
