Salihudin*)
DUA tulisan senior yang saya hormati Dr. Suparman dan Dr. Yunan Lampasio di media Sulteng Today menawarkan satu benang merah yang sama-sama kuat: anggaran daerah sedang berada di persimpangan krusial.
Di satu sisi ada peringatan keras tentang kebijakan anggaran salah arah; di sisi lain ada ajakan bersikap realistis dan menyiapkan langkah-langkah efisiensi, karena kucuran dana pusat tak lagi seleluasa dahulu.
Keduanya sudah menempati ruang penting dalam diskursus kebijakan fiskal daerah. Tetapi di samping saya menautkan dua tulisan bernas itu, saya juga ingin menambah perspektif agar gambaran besar menjadi lebih utuh. Di ruang kecil itulah saya mencoba mengambil posisi.
Napas utama tulisan Dr. Suparman sangat jelas: kita punya arsitektur anggaran yang terlihat rapi di atas kertas, tetapi berantakan di lapangan. Rupanya APBD kita sering seperti denah rumah mewah yang dibanggakan, tapi ketika pintu dibuka, penghuninya masih tidur di ruang tamu.
Fenomena dana mengendap ratusan triliun adalah contoh paling telanjang (uang rakyat tidak bekerja untuk rakyat). Tapi ada satu celah yang perlu digarisbawahi: persoalan ini bukan hanya karena mismatch perencanaan dan eksekusi. Ada dimensi politik anggaran yang jauh lebih rumit, yang mungkin terlalu kasar untuk disebutkan secara gamblang.
Anggaran kita bukan hanya produk teknokrasi, tetapi hasil tarik-menarik kepentingan antara eksekutif, legislatif, birokrasi, dan aktor-aktor informal yang tidak pernah duduk di meja rapat tetapi suaranya lebih keras dari palu sidang.
Saya merasa ini perlu dipertegas, karena tanpa melihat akar politiknya, kita akan terus membedah gejala tanpa menyentuh sumber penyakit.
Anggaran yang mengendap juga bukan semata karena perencana tidak siap, tetapi karena pejabat pelaksana merasa lebih aman “tidur dengan uang” daripada mengeksekusi program yang bisa memancing keributan politik dan risiko hukum. Ada rasa takut yang merayap tipis dalam birokrasi kita. Bekerja terlalu cepat berpotensi disalahkan, bekerja terlalu lambat hanya dianggap lumrah.
Sementara itu, tulisan Dr. Yunan memberi penekanan pada efisiensi, rasionalisasi belanja, dan optimalisasi PAD. Semuanya benar. Tetapi ada bagian yang belum sepenuhnya disentuh: struktur ekonomi daerah kita memang belum memungkinkan PAD naik drastis tanpa reformasi yang menyentuh jantung birokrasi perizinan, tata ruang, dan investasi. Ajakannya untuk meningkatkan PAD memang manis didengar, tetapi kenyataan di lapangan sering pahit: potensi PAD kita bocor, bukan karena masyarakat tidak patuh bayar pajak, melainkan karena terlalu banyak “jalan tikus” yang menjadi habitat nyaman bagi rente-rente kecil.
Kedua senior kita juga sama-sama menyinggung pentingnya mitigasi anggaran. Tetapi mitigasi bukan hanya urusan teknis mengurangi risiko belanja salah sasaran tapi juga kerja budaya. Selama budaya fiskal kita masih lebih takut salah daripada ingin benar, mitigasi hanya menjadi prosedur, bukan kebiasaan.
Saya melihat ini sebagai celah mendasar yang harus diperbaiki, membangun fiscal courage di level birokrasi. Tanpa keberanian mengambil keputusan, jangankan membelanjakan anggaran tepat waktu, menentukan prioritas program saja bisa berlangsung seperti arisan—siapa yang paling vokal, dialah yang menang.
Kerja sama antardaerah seperti yang disarankan Dr. Yunan memang ide brilian. Tetapi harus kita akui, koordinasi fiskal lintas wilayah di Indonesia masih seperti rombongan keluarga, yang berangkat ke pesta tetapi naik mobil berbeda-beda dan tidak ada yang tahu siapa membawa alamat. Kabupaten menunggu provinsi, provinsi menunggu pusat, pusat menunggu kesiapan daerah. Akhirnya yang bergerak bukan pembangunannya, tetapi daftar alasan.
Apa yang belum banyak disentuh kedua tulisan adalah perlunya menciptakan ekosistem fiskal baru yang membuat anggaran tidak hanya akuntabel, tetapi juga produktif.
Kita sering menagih efektivitas birokrasi, tetapi lupa menyediakan alat kerja yang memadai. Sistem keuangan daerah masih kaku, proses lelang sering memakan waktu tak masuk akal, dan pejabat dituntut berlari menggunakan sepatu yang talinya belum diikat. Jika sistem ini tidak dibongkar, maka setiap tahun kita hanya mengulang drama yang sama, serapan rendah di awal, sprint panik di akhir, lalu alasan klasik jadi penutup.
Dua tulisan ini sudah memberi arah, tetapi tantangan terbesar kita justru pada bagaimana memastikan anggaran mampu “menghasilkan gerak sosial” seperti menghidupkan UMKM, memudahkan layanan, memperlancar ekonomi lokal, dan menghadirkan pemerintahan yang lebih membumi. Kita tidak hanya butuh belanja yang cepat, tetapi belanja yang cerdas.
Akhirnya, kalau saya mencoba merangkum di tengah derasnya perdebatan fiskal, anggaran yang salah arah seperti kompas yang jarumnya goyang, arahnya tetap menunjukkan utara, tapi kita tidak bergerak ke mana-mana.
Kearifan dua senior kita mengingatkan bahwa utara itu penting, tetapi keberanian melangkahlah yang menentukan sampai atau tidaknya kita ke tujuan.
Alumni Fakultas Ekonomi Univeristas Tadulako*)
