PALU, Sulteng Today – Penyerapan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan masih sangat rendah.
Hingga akhir Juni 2026 dana terserap baru sekitar 25 persen dari Rp55 miliar lebih, yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulteng.
Kondisi ini menyebabkan Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido memberikan peringatan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng.
Informasi rendahnya realisasi belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 terungkap dalam rapat evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengawasan yang berlangsung di ruang Polibu kantor Gubernur Sulteng, Senin, 29 Juni 2026.
Rapat tersebut dipimpin Wagub Reny Lamadjido didampingi Sekprov Dr. Novalina. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Teddy Suhartadi Permadi, S.E, Ak., MIDS dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng Agus Julianto.
Berdasarkan data dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan melekat di 17 OPD.
Saat rapat tersebut Reny Lamadjido sempat menegur para kepala OPD karena tidak melaporkan adanya dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Padahal dana tersebut cukup besar. Yakni Rp55 miliar lebih dan realisasinya pada triwulan II baru mencapai Rp13 miliar lebih atau sekitar 25 persen.
“Mohon perhatian bapak dan ibu kepala OPD segera dilaporkan ke ibu Sekprov anggaran dekonsentrasi dan pembantuan dari APBN ini ya. Jangan lagi diam-diam, nanti ada masalah baru dilaporkan. Jadi tolong ya dilaporkan ke Ibu Sekprov selaku ketua TAPD mulai dari besaran anggarannya hingga realisasinya. Jangan lagi komiu-komiu badiam-diam, giliran ada masalah baru menghadap,” tegas Wagub Reny dengan dialeg khas Kaili.
Di kesempatan tersebut, Wagub Reny Lamadjido mengingatkan seluruh OPD agar meninggalkan pola kerja, yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial.
Menurutnya, pemerintah daerah dituntut bekerja lebih cepat dengan mengedepankan pengelolaan data, manajemen risiko, serta hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Teddy Suhartadi Permadi, S.E., Ak., MIDS dalam rapat tersebut menyoroti rendahnya realisasi anggaran dekonsentrasi dan dana pembantuan di sejumlah OPD. Bahkan ada yang sama sekali masih nol persen.
“Kalau sampai ada sisa anggaran dari dana dekon dan pembantuan, ini akan ditarik kembali oleh pusat dan disimpan di rekening khusus dan untuk memintanya kembali jika daerah memerlukannya agak sulit. Sebab harus melalui Kepres. Dan sewaktu-waktu jika presiden membutuhkannya dapat saja digunakan di tempat lain. Olehnya pergunakan memang anggaran itu sebaik-baiknya, tepat sasaran dan realisasi mencapai 100 persen,” ujar Teddy.
Sementara itu, Sekprov Sulteng Dr. Novalina menegaskan betapa sulitnya mencari anggaran saat ini. Oleh sebab itu anggaran dekonstrasi dan tugas pembantuan dari pusat yang ada di OPD dipergunakan sebaik-baiknya, tepat sasaran dan terealisasi cepat.
“Kita sudah dikasih sama pusat cukup besar anggaran dekon dan tugas pembantuan kurang lebih Rp55 miliar. Olehnya tolong dipergunakan sebaik mungkin dan realisasinya sudah dapat mencapai 100 persen pada akhir tahun. Dan jangan lupa segera dilaporkan ke Saya yang selanjutnya jadi bahan laporan saya kepada Pak Gubernur dan Ibu Wagub untuk dapat dievaluasi dan diawasi,” jelasNovalina.
Kepala Dinas Ciptakarya dan Sumberdaya Air (Cikasda) Sulteng Andi Ruly Djanggola yang tercatat sebagai penerima dana dekon dan tugas pembantuan kedua terbesar, yakni kurang lebih Rp17 miliar setelah Dinas Nakertrans Rp18 miliar, menjelaskan bahwa anggaran tersebut hanya tercatat pada Dinas Cikasda, tapi Satkernya adalah Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III.
Anggaran itu katanya untuk pembayaran gaji penjaga dan petugas irigasi di beberapa wilayah kabupaten se Sulteng oleh Satker yang bersangkutan di BWSS III.
“Jadi kuasa pengguna anggarannya berada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Satkernya ada di BWSS III, bukan di kita, hanya nama dan daftarnya ada sama Dinas Cikasda dan realisasinya sudah mencapai 50 persen,” jelas Andi Ruly.
Dinas Nakertrans Provinsi Sulteng yang mendapat dana tugas pembantuan mencapai Rp18 miliar lebih, sampai triwulan 2 realisasinya masih nol persen.
Merespon kondisi tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah Muh. Syahrul Syam, S.STP menjelaskan keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan masih nol realisasi akibat dari aplikasi dari kementerian bermasalah.
“Sehingga kami harus berkoordinasi dengan pihak kementerian untuk perbaikan aplikasi tersebut. Dan memakan waktu kurang lebih dua minggu untuk perbaikannya. Alhamdulillah mulai minggu ini sudah normal dan kami segera melaksanakan programnya agar mencapai realisasi seperti yang diharapkan,” jelas Syahrul Syam.**
editor: moh. habil masri