Sulteng Today – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), akan membangun 18 unit rumah tipe 36, yang diperuntukan kepada warga di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
Pembangunan rumah tersebut merupakan solusi permanen untuk menyelesaikan konflik agraria antara warga LIK dengan PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN).
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido turun langsung memfasilitasi penyelesaian konflik agraria tersebut.
Penyelesaian konflik ini ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin, 9 November 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Eva Bande, serta unsur pemerintah dan pihak terkait. Gubernur Anwar Hafid menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah penting dalam penyelesaian konflik agraria secara humanis, dengan mengedepankan perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” tegas Anwar.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan masyarakat hanya karena merupakan kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung gubernur.Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah yang telah berjalan harus dikawal dan dituntaskan oleh pejabat yang sedang menjalankan pemerintahan.
“Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga penerima manfaat, termasuk penyediaan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik.
Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial. Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Lahan tersebut juga dijamin dalam kondisi clear and clean, sehingga tidak menyisakan persoalan maupun sengketa dengan pihak lain. Pengukuran dan pemetaan dilakukan oleh BPN Kota Palu, sedangkan pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang dilaksanakan perusahaan paling lambat 10 November 2026.Pemindahan warga akan dilakukan secara bertahap dan melalui koordinasi bersama, mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Pihak perusahaan juga akan memfasilitasi proses pemindahan barang-barang milik warga.
Anwar Hafid turut meminta Pemerintah Kota Palu mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas pendukung, seperti jalan lingkungan dan drainase, sehingga penyelesaian persoalan tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Ia juga mengapresiasi kerja Satgas PKA, Wakil Gubernur, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD, Kadin, perusahaan, serta seluruh pihak yang telah membangun komunikasi hingga tercapainya kesepakatan.
“Ini kerja bersama. Saya ingin penyelesaian konflik seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah juga lega. Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi,” ungkapnya.
Gubernur berharap seluruh pihak konsisten menjalankan setiap butir kesepakatan agar penyelesaian konflik agraria di LIK Tondo benar-benar tuntas dan memberikan kepastian hidup bagi 18 keluarga yang terdampak.“Mulai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dihantui ketidakpastian. Tetapi saya tegaskan, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” pungkas Anwar.
Perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, dan seluruh pihak atas kepedulian serta upaya menyelesaikan konflik tempat tinggal yang selama ini membayangi kehidupan warga.Warga berharap kesepakatan tersebut segera direalisasikan sehingga mereka dapat hidup tenang. “Ini bukan sekadar akhir konflik, tetapi awal harapan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan bersama keluarga tanpa ketidakpastian,” ungkapnya. ***
editor: moh. habil masri
