322 Ribu Keluarga di Sulteng Tidak Punya Rumah, 123 Ribu Tinggal di RTLH

Headline, Sulteng337 Dilihat

Sulteng Today – Ratusan ribu Kepala Keluarga (KK) di Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak memiliki rumah. Ratusan ribu KK pula tinggal di rumah tidak layak huni.

Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulteng, kepala keluarga (KK) di daerah ini berjumlah 1.059.250. Yang telah memiliki rumah 736.288 KK, dan yang belum punya rumah berjumlah 322.962.

Kepala Dinas Perkimtan Sulteng, Dr. H. Akris Fattah Yunus melalui rilis yang diterima Sulteng Today menjelaskan, saat ini penduduk Sulteng berjumlah 3.189.800 jiwa atau 1.059.250 KK. “Dari jumlah itu, yang telah memiliki rumah 736.288 KK,” jelas Akris.

Hingga tahun 2026 kata Akris, 123.539 KK dari 736.288 KK di Sulteng, tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). “Jumlah tersebut berkurang signifikan dibandingkan tahun 2025 dan 2024. Realisasi Program Berani Bedah Rumah mengalami kenaikan cukup signifikan selama 2 tahun kepemimpinan Anwar-Reny. Tahun 2025 RTLH yang berhasil dibedah sebanyak 1.260 unit dan meningkat menjadi 9.034 unit pada tahun 2026,” jelas Akris.

Tahun 2024, RTLH berjumlah 132.833 KK dan tahun 2025 RTLH berjumlah 132.573 KK atau berkurang 260 KK. Perubahan signifikan terjadi tahun 2026, seiring dengan implementasi Program Berani Bedah Rumah. Mulai 2025 hingga tahun ini lanjut Akris, RTLH yang masuk program berani bedah rumah sejumlah 9.034. “Karena itu, RTLH berjumlah 132.833 di tahun 2024 berkurang menjadi 123.539 di tahun 2026,” jelasnya lagi.

Penurunan jumlah RTLH, berkorelasi positif dengan pengurangan persentase jumlah angka kemiskinan di Sulteng. Tahun 2024, angka kemiskinan berjumlah 11,77 persen, tahun 2025 turun menjadi 10,92 persen, pada bulan Maret 2026 angka kemiskinan menjadi 10,46 persen. Angka-angka statistik tersebut menunjukkan, bahwa program berani bedah rumah sangat efektif menurunkan persentase jumlah RTLH dan penurunan angka kemiskinan.

Dukungan APBN dan APBD Kabupaten/Kota

Program Berani Bedah Rumah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulteng dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat bersamaan pemerintah kabupaten/kota juga melaksanakan program bedah RTLH, yang biayanya ditanggung APBD masing-masing kabupaten/kota.

Menurut Akris, pembangunan RTLH menjadi Rumah Layak Huni (RLH) yang dibiayai APBD provinsi sebanyak 124 unit.

Di tahun yang sama, pemerintah kabupaten/kota juga membangun 160 RTLH menjadi RLH. Mereka menggunakan APBD masing-masing. Program bedah RTLH ini sebagian besar dibiayai oleh APBN.

Sampai saat ini, bedah RTLH yang dibiayai APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebanyak 8.750 unit. Bedah RTLH tersebut masuk dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PBSPS) Kementerian PKP RI. Program PBSPS ini juga dikenal dengan nama Program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dana Insentif Rp1 Miliar

Gubernur Anwar Hafid saat meninjau RTLH yang direhabilitasi melalui Program Berani Bedah Rumah. FOTO: BIRO ADPIM

Keberhasilan Program Berani Bedah Rumah dan kesuksesan Pemerintahan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Renny Lamadjido, melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PBSPS) Kementerian PKP RI di Sulteng mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemerintah pusat melalui Surat Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor:400.10.11/6482/SJ, tanggal 10 September 2026 memberikan informasi, bahwa Pemprov Sulteng ditetapkan sebagai pemenang terbaik II Pemerintah Daerah Berprestasi TA. 2026, Regional Sulawesi Kategori Program 3 Juta Rumah.

“Dan sebagai bentuk apresisasi Kemendagri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit,” jelas Akris.

Keberhasilan Sulteng dalam merealisasikan Program Berani Bedah Rumah dan Program PBSPS tidak terlepas dari kerjasama semua pihak. Karena itu, Akris menyampaikan terima kasih dan apresisasi kepada para bupati, wali kota dan kepala Balai P3KP Sulawesi II Kementerian PKP, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi, sserta DPRD kabupaten/kota yang telah memberikan perhatian, keseriusan, kerja sama dan kolaborasi yang baik, dalam pelaksanaan program bedah rumah tersebut.***

editor: moh. habil masri