Mahfud Masuara: Ranperda Harus Memperhatikan Prinsip HAM

Parlementaria8 Dilihat

Sulteng Today – Penyusunan dan pembahasan setiap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  harus memerhatikan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

“Mengintegrasikan prinsip HAM dalam setiap penyusunan Ranperda sangat penting dilakukan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak membatasi hak masyarakat maupun melahirkan ketentuan yang diskriminatif,” jelas Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, S.H saat berbicara dalam Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM.

Kegiatan ini dilaksanakan Rumah Makan Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin, Palu, Rabu, 11 November 2026.

Saat menghadiri kegiatan tersebut,  politisi Partai Perindo Provinsi Sulteng itu  mewakili Ketua DPRD Sulteng H.M Arus Abdul Karim. Rapat ini dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak.

“Setiap Ranperda harus dikaji lebih mendalam. Harus dilihat semua aspek, mulai dari aspek yuridis,  filosofis, sosiologis hingga dikaji dari perspektif HAM. Hal ini penting untuk mengantisipasi, jangan sampai ada aturan yang kita susun sendiri justru membatasi hak masyarakat kita ataupun membuka ruang lahirnya praktik diskriminatif,” tegas politisi yang mantan aktivis Non Governmen Organization itu. 

Mahfud menambahkan, prinsip HAM harus menjadi perhatian sejak tahap penyusunan naskah akademik hingga pembahasan muatan Ranperda.

“Sehingga setiap regulasi yang disusun tidak sekadar memenuhi aspek legalitas, tetapi mampu memberikan perlindungan dan jaminan kesetaraan hak seluruh masyarakat,” jelasnya lagi.

Dalam rapat tersebut, dibahas hasil analisis dan evaluasi terhadap lima Ranperda dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah.

Kelima Ranperda tersebut meliputi Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal, Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, serta Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait. Hadir sebagai narasumber antara lain Sitti Rahmawati  dari Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah.***