Hadapi Bencana Hidrometeorologi, Komisi IV DPR RI Minta Bulog Pastikan Stok Pangan Aman

Politika12 Dilihat

Sulteng Today – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, meminta Perum Bulog meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga dan mengendalikan cadangan pangan nasional menjelang puncak musim hujan.

Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang mengancam sejumlah wilayah Indonesia sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi dengan cepat.

Menurut Hindun, kesiapan stok pangan dan sistem distribusi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, dalam beberapa bulan ke depan, produksi pangan nasional diperkirakan belum optimal karena sejumlah daerah masih memasuki masa tanam.

“Kami meminta agar Bulog memastikan stok pangan aman dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi. Pengendalian cadangan pangan di daerah harus dipastikan berjalan dengan baik sehingga ketika terjadi bencana, distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bisa dilakukan lebih cepat, tepat, dan efektif,” ungkap Hindun di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Ia mengatakan, perkembangan cuaca dan potensi curah hujan tinggi di sejumlah wilayah perlu diantisipasi secara serius. Pemerintah, kata dia, harus menyiapkan langkah mitigasi sejak dini, termasuk memastikan ketersediaan cadangan pangan di wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Hindun mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman bencana yang terjadi tahun lalu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Salah satu aspek penting yang harus diperbaiki adalah kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan, terutama bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak. “Kita harus belajar dari pengalaman bencana sebelumnya. Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban bencana kembali menghadapi kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Karena itu, kesiapan stok pangan, jalur distribusi, dan koordinasi antarlembaga harus dipastikan sejak sekarang,” tegasnya.

Hindun juga mengapresiasi langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.Menurutnya, penetapan status tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Ia berharap langkah serupa dapat dilakukan pemerintah daerah lain yang memiliki potensi kerawanan bencana.

“Langkah Gubernur Aceh patut diapresiasi. Ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak menunggu bencana terjadi untuk bergerak. Daerah lain juga perlu melakukan langkah antisipasi serupa agar penanganan bencana, termasuk ketersediaan dan distribusi bantuan pangan, dapat dipersiapkan dengan baik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa daerah yang kembali dilanda bencana dengan dampak luas dapat menetapkan status tanggap darurat.Penetapan status tersebut dimaksudkan untuk mempercepat mekanisme penggunaan anggaran sehingga bantuan dan kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi. Dengan demikian, penanganan dampak bencana susulan tidak perlu menunggu hingga program pemulihan dari bencana sebelumnya selesai.***

editor: moh. habil masri