Sulteng Today – Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat sistem pencegahan dan penanganan penipuan digital, menyusul data Otoritas Jasa Keuangan yang menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi ketiga dengan laporan penipuan keuangan digital terbanyak di Indonesia.
Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas VM Tarihoran menyebutkan terdapat 99.347 laporan penipuan keuangan digital yang berasal dari Jawa Timur selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026, di bawah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre, laporan terbanyak berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang, dengan modus yang didominasi penipuan belanja daring, panggilan palsu yang mengatasnamakan pihak lain, serta penipuan investasi.
Menurut Iman Sukri, angka itu perlu dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar urutan peringkat. Ia menyoroti kenaikan jumlah laporan dari tahun ke tahun. “Peringkat ketiga ini bukan soal gengsi antarprovinsi. Di belakang setiap satu laporan ada satu keluarga yang kehilangan uang,” kata Iman.
Ia mendorong Komdigi memperkuat pencegahan di hulu, pada ruang digital yang menjadi kewenangan kementerian tersebut. Penguatan itu, menurut Iman, mencakup penindakan terhadap nomor dan akun yang dipakai menipu, kerja sama yang lebih tegas dengan platform digital, serta verifikasi yang menyulitkan pelaku membuat identitas baru setiap kali diblokir.
“Penanganan setelah uang hilang selalu lebih mahal daripada pencegahan sebelum uang berpindah. Selama membuat akun penipu semudah hari ini, pemblokiran akan selalu kalah cepat,” ujar Iman. Iman juga meminta Komdigi memastikan masyarakat mengenali kanal pelaporan resmi dan mengetahui langkah yang harus diambil segera setelah menjadi korban. Ia menilai keberhasilan literasi digital semestinya diukur dari pengetahuan warga, bukan dari jumlah kegiatan sosialisasi yang digelar.
“Dalam penipuan daring, satu jam pertama menentukan. Banyak warga kehilangan uangnya hanya karena tidak tahu harus melapor ke mana,” tukas Iman. Ia mengingatkan data tersebut merupakan data laporan, bukan jumlah korban, sehingga daerah dengan jumlah laporan rendah belum tentu lebih aman. Di kota besar, menurut Iman, laporan banyak karena warga mengenal kanal resmi.
Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur VII yang meliputi Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek itu menambahkan, penguatan perlindungan masyarakat di ruang digital turut menjadi pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang kini dibahas Komisi I DPR RI melalui panitia kerja.***
