PT. Poso Energy Belum Ganti Rugi Rumah Warga Sulewana, Satgas PKA Sulteng Janji Kawal Aspirasi Warga

Headline, Sulteng42 Dilihat

Sulteng Today – PT. Poso Energy, perusahaan yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, belum membayar ganti rugi rumah warga yang rusak.

Rumah warga yang rusak ringan dan rusak berat di Sulewana berjumlah 24 unit. Salah satu penyebab kerusakan ini adalah aktivitas PLTA Sulewana, sebagaimana hasil kajian tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Malvin Baduge, salah seorang warga Desa Sulewana Malvin, mendesak PT. Poso Energy agar tidak sekadar memperbaiki rumah mereka yang rusak, tetapi juga merelokasi warga yang rumahnya sudah tidak layak huni.

Menurut Malvin, sebagian tanah di sekitar rumahnya ambles, sehingga tidak lagi aman untuk ditempati. “Saya minta ini direlokasi, tetapi PE yang tanggung,” jelas Malvin saat berdialog dengan Ketua Harian Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng, Eva Bande, S.Sos, Senin, 16 November 2026.

Saat mendatangi Sekretariat Satgas PKA di lantai tiga kantor gubernur Sulteng, warga Sulewana dampingi Sekretaris Desa Sulewana, David Banibi dan aktivis Solidaritas Perempuan (SP) Poso serta SP Palu.

Selain Malvin, warga Sulewana lainnya yang saat itu berdialog di juga mengeluhkan lambannya penyelesaian persoalan tersebut. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan kebun dan tanaman. Kerusakan ini diduga dipicu aktivitas perusahaan.

Merespon keluhan warga, Eva Bande yang didampingi Sekretaris Satgas, Apdy Sutomo, Kepala Bagian Bantuan Biro Hukum Setdaprov Sulteng, Jem Kurnia Gembu, serta perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng, Purwo Indra menenegaskan komitmen Satgas PKA untuk tetap mengawal aspirasi warga, yang telah diperjuangkan sejak setahun lalu. Namun, saat ini Pemerintah Provinsi Sulteng memprioritaskan penyelesaian ganti rugi terhadap 24 rumah warga yang mengalami kerusakan.

“Kita fokus dulu pada rumah yang rusak, ya, ibu bapak. Saat ini progresnya sudah lumayan. Nanti akan disampaikan Pak Purwo dari Perkimtan,” ujar Eva.

Terkait permintaan relokasi, Eva menjelaskan bahwa opsi tersebut sempat menjadi pembahasan serius dalam negosiasi antara pemerintah dan perusahaan. Hasil kajian tim ahli ITB mengungkapkan kondisi tanah yang labil berpotensi menyebabkan pergeseran bangunan di atasnya. Karena itu, relokasi menjadi opsi yang sempat dibahas.

Menurut Eva, seandainya relokasi disetujui semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Poso. Namun, karena tidak mendapat respons memadai, pembahasan mengenai opsi tersebut tidak dilanjutkan. Meski demikian, Satgas PKA mengajukan dua hal terkait penanganan rumah warga. Pertama, pada bangunan yang berdiri di atas tanah tidak stabil, perkuatan struktur tanah harus dilakukan sebelum perbaikan rumah. Kedua, apabila kerusakan serupa kembali terjadi pada waktu mendatang, perusahaan tetap harus dimintai pertanggungjawaban.

Terkait tuntutan ganti rugi tanah dan kebun yang kini tidak dapat lagi digarap, Eva menegaskan Satgas tidak mengabaikan aspirasi warga. Namun, ia meminta warga memahami bahwa penyelesaian persoalan perlu dilakukan secara bertahap agar proses yang sedang berjalan tidak kembali terhambat. “Kita satu-satu dulu, ya. Karena saat Satgas dan Tim Pakar ITB ke Sulewana, fokusnya hanya di rumah rusak. Kalau tuntutan kita saling susul-menyusul seperti ini, nanti yang sudah ada bisa lepas lagi,” papar Eva.

Pada kesempatan yang sama, Purwo Indra L. dari Dinas Perkimtan Sulteng menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tetap menindaklanjuti aspirasi warga, terutama terkait ganti rugi rumah rusak.

Perbaikan Rumah Rusak Berat Rp70 Juta/Unit

Sebagai tindak lanjut, sepekan sebelumnya Gubernur Sulteng telah mengirimkan surat kepada PT Poso Energy. Surat itu merinci usulan nilai ganti rugi berdasarkan tingkat kerusakan. Untuk enam unit rumah dengan kategori rusak ringan, nilai perbaikan ditetapkan sebesar Rp15 juta per unit. Sebanyak delapan rumah kategori rusak sedang diusulkan menerima Rp30 juta per unit, sedangkan 10 rumah dengan kategori rusak berat diusulkan menerima Rp70 juta per unit.

Surat tersebut juga memuat daftar nama warga Desa Sulewana yang rumahnya terdampak. Melalui surat itu, Pemprov Sulteng meminta kesediaan perusahaan untuk berbagi tanggung jawab dalam pembiayaan perbaikan rumah warga. Hingga pertemuan berlangsung, menurut Purwo, PT Poso Energy belum memberikan balasan atas surat tersebut.

Ia menjelaskan, besaran nilai perbaikan yang diusulkan pemerintah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan yang dilakukan pada September 2026. “Jumlah nilai perbaikannya didasarkan pada hasil verifikasi kami pada September lalu,” jelasnya. ***

editor: moh. habil masri