JAKARTA, sultengtoday.id – Komisi X DPR RI menggulirkan usulan pengalokasian Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS).
Awalnya, usulan ini disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan saat rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek).
Menurut adanya ketimpangan jumlah bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Padahal, PTS memberikan kontribusi besar dalam penyerapan mahasiswa baru.
Muhammad Hilman Mufidi, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungannya terhadap usulan penganggaran BOPTS.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah penting dalam menciptakan keadilan dan pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia.
“Selama ini, perhatian pemerintah lebih besar diarahkan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Padahal, jumlah mahasiswa yang berkuliah di Perguruan Tinggi Swasta juga sangat besar. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara PTN dan PTS. Pemerintah harus hadir memberikan dukungan yang setara,” tegas Muhammad Hilman Mufidi, Rabu, 10 September 2025.
Gus Hilman -sapaan akrab Muhammad Hilman Mufidi- menilai, realisasi BOPTS akan meringankan beban mahasiswa, sekaligus memperkuat keberlangsungan pengelolaan kampus. Banyak mahasiswa dari berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, menjadikan PTS sebagai pilihan utama untuk melanjutkan studi.
Dengan adanya bantuan operasional kata Gus Hilman, PTS bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan, fasilitas, dan kurikulum. Jadi, mahasiswa akan betul-betul mendapatkan manfaatnya.
“BOPTS adalah bentuk keberpihakan negara terhadap seluruh anak bangsa yang ingin mengenyam pendidikan tinggi. Kita tidak boleh membiarkan mahasiswa di PTS merasa dianaktirikan hanya karena mereka tidak berkuliah di PTN,” ujar Gus Hilman.
Selain mendorong BOPTS, Gus Hilman juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan dosen, khususnya dosen non-ASN yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah. Menurutnya, dosen adalah ujung tombak pendidikan tinggi, sehingga kualitas mereka akan sangat menentukan kualitas lulusan.
“Pemerintah harus menaikkan tunjangan profesi dosen non-ASN pada tahun depan. Jangan sampai dosen di PTS yang sudah bekerja keras justru tertinggal kesejahteraannya dibanding dosen di PTN. Jika dosennya sejahtera, maka proses belajar-mengajar akan lebih optimal dan berkualitas,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Gus Hilman menegaskan, dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi mahasiswa, dosen, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia Indonesia tidak bisa hanya dibebankan pada PTN semata, melainkan juga harus melibatkan PTS yang jumlahnya jauh lebih banyak dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.
“Kita harus memastikan keadilan dalam pendidikan tinggi. PTS punya peran strategis, dan sudah seharusnya diberikan perhatian yang sama. Saya akan terus mengawal agar BOPTS bisa benar-benar direalisasikan tahun depan,” pungkasnya.**
editor: moh. habil masri
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengusulkan agar Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menyediakan dana bantuan operasional perguruan tinggi swasta (BOPTS).
Hal ini buntut usai dirinya melihat adanya ketimpangan antara anggaran bantuan untuk PTS dan perguruan tinggi negeri (PTN). Padahal, menurutnya, PTS memberikan kontribusi besar dalam penyerapan mahasiswa baru.
“Nah karena itu kita bandingkan bahwa sama-sama, menurut Undang-Undang 1945 tidak ada perbedaan swasta dan negeri, konstitusi negara menyatakan seperti itu,” ucap Sofyan dalam Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Dia lantas menyoroti ketimpangan anggaran tersebut. Berdasarkan paparannya, pemerintah menganggarkan sebesar Rp5,8 triliun untuk dana operasional PTN pada 2026 dengan sebanyak 120 PTN. Angka tersebut bertambah dengan anggaran revitalisasi Rp553 miliar dan anggaran sarana prasarana Rp2,3 triliun.
“Nah karena itu melihat daripada kelakuan negara kepada PTS di mana PTN mendapat BOPTN biaya operasional pada 2026 5,8 triliun lebih untuk 120 PTN, malahan mendapat revitalisasi Rp533 miliar dan sarana prasarana Rp2 triliun lebih. Sedangkan PTS dia hanya mendapat Rp300 miliar,” jelasnya.
Sofyan meyakini apabila apabila anggaran BOPTS ditambah, akan membantu para mahasiswa. “Sama seperti di SD, SMP, SMA, SMK ada dana bos yang sama, malahan untuk SMA Rp1,8 juta. Nah kalau saya lihat BOPTN mendapat Rp 5,8 triliun untuk 5.400.058 siswa, itu hampir Rp1,2 juta,” ucap Sofyan.
“Artinya, kalau mau diperjuangkan, cukuplah PTS juga dapat Rp1 juta pun enggak apa-apa, bila perlu sama, karena menurut angka BOPTN itu dia sekitar Rp1,2 juta per mahasiswa. Kalau itu diberikan, maka itu ada rasa keadilan kita,” imbuhnya.
