PALU, sultengtoday.id – Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. H Anwar Hafid, M.Si menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran, demi memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Ia mengingatkan, agar dana daerah tidak menumpuk di kas daerah tanpa memberikan manfaat ekonomi.
“Hari ini masih ada Rp500 miliar di kas daerah. Kalau Rp200 miliar saja terserap ke masyarakat, itu sudah memberi pengaruh besar bagi perputaran ekonomi. Jangan tunggu akhir tahun baru bergerak,” jelas Gubernur Anwar Hafid saat menghadiri acara Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulteng tahun 2025.
Kegiatan yang bertema Berani Berintegritas tersebut dilaksanakan di Gedung Pogombo, kantor Gubernur Sulteng, Senin, 15 September 2025.
Hadir membersamai Gubernur Anwar di acara ini antara lain, Wakil Gubernur Sulteng, dr Reny A. Lamadjido dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina Wiswadewa.
Acara tersebut dirangkaikan dengan evaluasi Rencana Kerja Perangkan Daerah (RKPD) 2025, penganugerahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2025, penandatanganan perjanjian kinerja perubahan 2025, serta desk evaluasi RKPD triwulan II.
Pada kesempatan itu, Pemprov Sulteng berhasil mempertahankan predikat A dalam SAKIP Award.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan wujud nyata dari pilar pembangunan daerah yang berlandaskan integritas.
“Nilai baik yang kita raih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Target kita ke depan, SAKIP Sulawesi Tengah bisa naik ke level A pada 2026, bukan menunggu 2027. Saya percaya, kalau kita serius dan fokus, hal itu bisa tercapai,” tegasnya gubernur sebagaimana dikutip sultengtoday.id dari Biro Adpim Setda Sulteng.
Lebih lanjut, Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan habis pada biaya operasional.
“Kalau kegiatan bisa dikerjakan dua orang, jangan melibatkan sepuluh orang. Anggaran harus efisien, tapi jangan ragu untuk mengalokasikan lebih pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur menegaskan bahwa mulai 2026, Ia akan mengawal langsung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga ke detail terkecil. APBD akan dibangun dengan pendekatan sembilan pilar pembangunan Berani yang menjadi arah kebijakan Provinsi Sulteng.
“Kita semua ini orang-orang terpilih yang diberi amanah. Jangan banyak santai. Mari bekerja lebih keras, bahkan di akhir pekan, untuk memastikan program benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Anwar Hafid.
Hingga 31 Agustus 2025 realisasi belanja Pemprov baru sekitar 44,64 persen. Padahal, Pemprov telah menargetkan penyerapan anggaran di bulan tersebut sebesar 55 persen.
“Realisasi belanja per 31 Agustus 2025 mengalami deviasi minus 10,36 persen dari target yang ditetapkan,” jelas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulteng, Drs. Abdul Raaf Malik, M.Si ketika ditemui sultengtoday.id di ruang kerjanya, Senin, 8 Agustus 2025.
Menurut Abdul Raaf, ada16 OPD yang perlu lebih mempercepat realisasi keuangan yaitu, dinas pariwisata, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas bina marga dan penataan ruang, dinas koperasi dan usaha kecil, mikro.
Kemudian, dinas perkebunan dan peternakan, dinas tanaman pangan dan hortikultura, dinas cipta karya dan sumber daya air, badan pengelola keuangan dan aset daerah, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas perhubungan, dinas energi dan sumber daya mineral, dinas kelautan dan perikanan, dinas pemberdayaan masyarakat desa.
Selanjutnya, dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, RSUD Madani dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulteng.
Tahun anggaran 2025, Pemprov dan DPRD Sulteng telah menetapkan belanja sebesar Rp5,2 triliun lebih. Yang terdiri dari, Rp3,9 triliun belanja operasi, belanja modal Rp464 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp2,4 miliar lebih dan belanja transfer sebesar Rp822 miliar lebih.
Khusus belanja modal yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin realisasinya masih sangat minim, yakni 22,15 persen atau Rp29,9 miliar lebih dari total belanja Rp135 miliar lebih.
Selanjutnya, belanja gedung dan bangunan sebesar Rp164 miliar lebih baru terserap sekitar Rp78,9 miliar lebih atau 47,90 persen.
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang dianggarkan sebesar Rp153 miliar lebih, realisasinya baru sekitar Rp55 miliar lebih atau 35,93 persen.
Data ini menunjukkan realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mengalami deviasi minus 19,07 persen dari target realisasi belanja sebesar 55 persen pada 31 Agustus 2025.
Total belanja modal sebesar Rp464 miliar lebih, yang terealisasi baru Rp167 miliar lebih atau 36,07 persen. Data ini menunjukkan bahwa deviasi total belanja modal minus 18,93 persen.**
editor: moh. habil masri
