JAKARTA, Sulteng Today – Ini informasi penting buat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah serta Dinas TPH dan Perkebunan kabupaten/kota di daerah ini.
Tahun 2026, Kementerian Pertanian (Kementan) RI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9,95 triliun.
Dana sebesar itu, khusus digunakan membiayai program pengembangan perkebunan dan hortikultura di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk mengakses dana ini, dibutuhkan kerja keras, jaringan di kementerian sekaligus kemampuan komunikasi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulteng.
Guna memastikan penggunaan dana jumbo itu tepat sasaran, Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, meminta Kementan menyusun peta jalan atau panduan strategis yang jelas dan terukur, terkait program pengembangan perkebunan dan hortikultura.
Jaelani menegaskan, dirinya mendukung penuh program tersebut, karena sejalan dengan cita-cita besar Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan.
Namun, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
“Program ini sangat strategis. Tapi tanpa arah yang jelas dan peta jalan yang terukur, potensi besar ini bisa tidak optimal. Saya ingin Kementan memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul berkontribusi pada kemandirian pangan nasional,” ujar Jaelani di Jakarta, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tenggara itu juga menyoroti target program yang disebut mampu menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru.
Ia mengapresiasi ambisi tersebut, namun mengingatkan agar target harus jelas dan terukur.
“Target ini sangat fantastis, tapi harus jelas dan terukur. Harus ada rencana detail bagaimana 1,9 juta lapangan kerja itu bisa terealisasi, terutama dengan melibatkan petani muda. Regenerasi petani penting agar keberlangsungan pertanian Indonesia tetap terjaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jaelani menekankan pentingnya memastikan pengembangan perkebunan dan hortikultura tidak hanya dikuasai oleh pemodal besar.
Ia menilai, petani kecil harus menjadi subjek utama dalam kebijakan pertanian nasional.
“Kita tidak boleh biarkan sektor ini hanya dikuasai oleh kelompok bermodal besar, sementara petani kecil tetap sengsara. Pemerintah harus memberi ruang dan dukungan konkret bagi petani kecil agar mereka bisa tumbuh dan bersaing,” katanya.
Selain itu, ia menilai aspek pemasaran hasil pertanian juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, pengawasan terhadap rantai distribusi dan harga harus dikontrol ketat agar harga di tingkat petani tetap menguntungkan.
“Jangan sampai ketika produksi meningkat, harga malah jatuh. Itu sering terjadi. Jadi perlu ada sistem pengendalian dan jaminan pasar yang berpihak kepada petani,” pungkasnya, sebagaimana dikutip Sulteng Today dari laman resmi Fraksi PKB DPR RI.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura.
“Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800 ribu hektar seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” katanya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.**
editor. moh. habil masri
