PALU, Sulteng Today – Gubernur Anwar Hafid bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan kolaborasi program prioritas presiden yang digelar di Gedung Pogombo, Palu, Senin, 20 April 2026, yang turut dihadiri Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny Lamadjido, Ketua TP PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae dan siswa serta guru Sekolah Rakyat.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya pembangunan berbasis data sebagai fondasi utama kebijakan daerah.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah provinsi saat ini menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai satu-satunya rujukan dalam perencanaan program, bahkan tetap diprioritaskan dalam alokasi anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
Menurutnya, tanpa data yang akurat, program pembangunan tidak akan tepat sasaran.Gubernur juga mengungkapkan angka kemiskinan masih relatif tinggi, yakni sekitar 10 persen dari total 3,7 juta penduduk.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 80 ribu rumah yang masih tergolong tidak layak huni. Kondisi ini telah dilihat langsung di lapangan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Tidak ada gunanya kita membuat perencanaan tanpa data yang akurat. Karena itu, kami menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah provinsi terus mendorong intervensi yang lebih konkret, khususnya pada sektor perumahan dan pendidikan.
Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB, serta menambahkan bantuan operasional daerah guna menghilangkan beban pungutan di sekolah.
Selain itu, melalui program beasiswa daerah, puluhan ribu mahasiswa Sulawesi Tengah kini mendapatkan pembiayaan kuliah, termasuk mahasiswa kedokteran yang memperoleh dukungan hingga puluhan juta rupiah setiap tahunnya.
Lebih jauh, Anwar Hafid menyampaikan optimismenya terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari strategi nasional dalam pengentasan kemiskinan.
Ia bahkan menegaskan komitmennya dengan menyediakan lahan di pusat kota untuk pembangunan sekolah tersebut. Baginya, Sekolah Rakyat bukan sekadar fasilitas pendidikan, melainkan simbol masa depan daerah dan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Ia meyakini bahwa investasi di sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan.
“Sekolah Rakyat adalah masa depan Sulawesi Tengah. Dari sinilah kita menyiapkan generasi yang akan membawa daerah ini menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada praktik titipan dalam proses penerimaan siswa, karena program ini ditujukan khusus bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, prinsip keadilan harus dijaga agar manfaat program dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat paling rentan.
“Sekolah Rakyat bukan hanya mendidik anak, tetapi juga memberdayakan keluarganya, sehingga ketika anak lulus, orang tuanya juga sudah mandiri,” jelasnya.
Mensos juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendekatan terpadu dalam penanganan kemiskinan. Tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, program ini juga menyasar pemberdayaan keluarga secara menyeluruh. Orang tua siswa akan didorong untuk lebih mandiri melalui berbagai intervensi sosial dan ekonomi, sehingga ketika anak-anak menyelesaikan pendidikan, keluarga mereka juga telah mengalami peningkatan kesejahteraan.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar lulusan Sekolah Rakyat memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sementara sebagian lainnya memilih menjadi tenaga kerja terampil.
Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pendampingan, baik melalui akses ke perguruan tinggi maupun pelatihan kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri.
“Ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk memutus kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, Mensos turut mendorong penguatan literasi masyarakat melalui pembangunan perpustakaan modern yang dapat menjadi pusat aktivitas edukatif.
Ia menilai bahwa keberadaan fasilitas tersebut penting untuk mengalihkan perhatian generasi muda dari penggunaan gadget yang berlebihan, sekaligus membangun budaya membaca yang lebih kuat.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan pendidikan inklusif, serta intervensi sosial yang terintegrasi, Sulawesi Tengah diharapkan mampu keluar dari tantangan kemiskinan dan berkembang menjadi salah satu provinsi unggulan di Indonesia.
Gubernur Anwar Hafid menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan generasi muda. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung program-program strategis pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. **
