Komisi II DPRD Sulteng Gelar Uji Publik Penyelenggaraan Pertanian

Parlementaria28 Dilihat

Sulteng Today – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sedang merancang Peraturan  Daerah yang akan menjadi payung hukum untuk melakukan penguatan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Selain memberikan perlindungan, regulasi ini diharapkan menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Provinsi Sulteng untuk membangun sektor pertanian yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Hal ini antara lain disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, S.E, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Uji Publik Ranperda tentang Penyelenggaraan Pertanian, di Hotel Best Western Plus Coco, Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, Senin, 19 Oktober 2026.

Uji publik tersebut dilaksanakan untuk menyempurnakan rancangan regulasi dengan menghimpun saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, asosiasi dan kelompok tani, penyuluh pertanian, hingga pelaku usaha di sektor pertanian.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Selain menjadi penopang ketahanan pangan, sektor ini juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi perdesaan, dan kesejahteraan petani.

Menurutnya, Sulteng memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, akses pembiayaan dan teknologi, ketersediaan pupuk serta benih, akses pasar, dan dampak perubahan iklim.

Selain itu, keterpaduan antara produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian juga perlu terus diperkuat agar potensi yang dimiliki daerah dapat memberikan nilai tambah bagi petani.

“Karena itu, diperlukan landasan hukum daerah yang mampu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pertanian secara terarah, terpadu, berkelanjutan, serta sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” ujar Yus Mangun.

Komisi II DPRD Sulteng lanjut Yus Mangun berkomitmen mendorong sekaligus mengawal proses pembentukan Ranperda tersebut secara terbuka, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui regulasi ini, perlindungan dan pemberdayaan petani diharapkan semakin kuat, produktivitas serta daya saing hasil pertanian meningkat, dan kelembagaan petani semakin berkembang. Ranperda tersebut juga diharapkan mampu mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Yus Mangun berharap seluruh peserta uji publik dapat memberikan saran dan masukan konstruktif agar Ranperda yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta dapat diterapkan secara efektif.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyempurnaan rancangan peraturan tersebut.

Dalam kegiatan itu, turut hadir anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, Yusuf, SP dan Mahfud Masuara, SH, serta anggota Komisi II DPRD Sulteng, Dra. Marlelah, M.Si.

Uji publik tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulteng, Sopian, A.Md.IP, SH, MH; Perancang Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sulteng, Fandy Ryanto, SH, MH; serta Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Bunga Elim Somba, M.Sc. Kegiatan itu juga dihadiri tenaga ahli lingkup DPRD Sulteng dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.***

editor: moh. habil masri