DPRD Sulteng Dorong Penguatan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Parlementaria4 Dilihat

Sulteng Today – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD Sulteng) mendorong penguatan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sulteng.

Untuk tujuan tersebut, Kamis, 5 November 2026 DPRD  Sulteng mempelajari berbagai kebijakan serta inovasi pelayanan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saat melakukan kegiatan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) luar daerah tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng mengunjungi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, didampingi Ketua Komisi IV H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E serta dua Wakil Ketua DPRD Sulteng, H. Syarifuddin Hafid, S.H, dan H. Ambo Dalle, S.Ag., S.H.

Hampir seluruh anggota Komisi IV turut hadir, yakni Baharuddin Sapi’i, SP, Dr. Awaluddin, MAP, Aristan, S.Pt., Rahmawati M. Nur, S.Ag., MH, dan Martinus, bersama tenaga ahli komisi.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Sulteng mendalami berbagai kebijakan dan inovasi DKI Jakarta, mulai dari mekanisme pelayanan pengaduan, penanganan kasus kekerasan, pendampingan korban, hingga program pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Ketua DPRD Sulteng, Mohammad Arus Abdul Karim, mengatakan sejumlah persoalan perempuan dan anak masih membutuhkan perhatian serius di Sulawesi Tengah. Di antaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, eksploitasi anak, hingga perkawinan usia anak.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, penguatan layanan pengaduan dan pendampingan korban harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan penanganan yang memadai.

Terlebih, Sulteng memiliki wilayah yang luas dengan 13 kabupaten/kota serta kondisi geografis yang beragam. Karena itu, sistem pelayanan perlindungan perempuan dan anak tidak boleh hanya terpusat di ibu kota kabupaten, tetapi harus mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa.

Selain perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan, DPRD Sulteng juga menilai penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan tumbuh kembang yang layak perlu mendapat perhatian.

Arus menegaskan, penanganan persoalan perempuan dan anak membutuhkan koordinasi lintas sektor. Perlindungan tidak bisa hanya dibebankan kepada organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tetapi harus melibatkan berbagai pihak terkait.

Pengalaman DKI Jakarta dalam membangun sistem pelayanan dan mekanisme penanganan pengaduan diharapkan dapat menjadi referensi bagi Sulawesi Tengah untuk mengembangkan pola pelayanan yang lebih efektif, terpadu, dan menjangkau masyarakat secara luas.

Hasil koordinasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan masukan DPRD Sulteng dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, terutama dalam mendorong kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap persoalan perempuan dan anak.***

editor: moh. habil masri