Komisi II DPRD Sulteng Pelajari Digitalisasi Pajak yang Sukses Diterapkan Kepri

Sulteng Today – Komisi II DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) berusaha mendorong peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang dilakukan DPRD adalah mendorong penguatan sistem pengelolaan pajak dan inovasi pelayanan.

Untuk mengetahui lebih dalam hal tersebut, DPRD Sulteng mengunjungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis, 5 November 2026.

Anggota DPRD mengunjungi Pemprov Kepri, karena daerah tersebut sukses meningkatkan PAD melalui digitalisasi pajak.

Selain memperdalam pengetahuan tentang digitalisasi pajak, anggota Komisi II juga berkoordinasi dan bertukar pengalaman, terkait kebijakan pengelolaan pendapatan, inovasi pelayanan, serta strategi menggali potensi sumber-sumber PAD.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, S.E, didampingi Sekretaris Komisi II Ronald Gulla, ST, bersama anggota Komisi II lainnya, yakni Rachmat Syah Tawainella, S.H., M.M., Dr. Vera R. Mastura, S.Sos., M.Si., Dra. Marlelah, M.Si., Rauf, dan Asrullah. Kedatangan rombongan diterima jajaran Bapenda Kepri, di antaranya Kepala Bidang Pengembangan Suryani, Kepala Bidang Pengawasan Fira, Kepala Bidang Penagihan Rini, Kepala Seksi Pendapatan/Penerimaan Pajak Erang, serta Kepala Seksi Sistem Informasi Eka. Pertemuan berlangsung di Graha Kepri Bapenda Provinsi Kepulauan Riau sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu hal yang menarik perhatian Komisi II adalah berbagai inovasi pelayanan pajak yang dikembangkan Bapenda Kepri untuk meningkatkan kemudahan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Inovasi tersebut meliputi Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Goes to Mall hingga pelayanan Samsat antarpulau.

Berbagai terobosan itu dinilai menjadi strategi penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan pajak daerah. Selain itu, digitalisasi pembayaran pajak juga menjadi perhatian dalam diskusi. Pemanfaatan aplikasi, QRIS, layanan perbankan dan berbagai platform pembayaran digital dinilai mampu mempercepat transaksi, meningkatkan efektivitas pelayanan serta memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Pengalaman Kepri juga memberikan gambaran bahwa kondisi geografis wilayah kepulauan membutuhkan pola pelayanan yang fleksibel dan mampu menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau kecil. Tidak hanya pelayanan, kebijakan pemberian insentif dan pemutihan pajak, penghapusan denda, serta program Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor turut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Komisi II juga mendapatkan informasi mengenai pengelolaan perpajakan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam yang memiliki ketentuan khusus, terutama menyangkut fasilitas perpajakan kendaraan bermotor, PPN, serta pembatasan kendaraan yang dibawa keluar dari kawasan FTZ.

Dalam diskusi tersebut, turut terungkap sejumlah tantangan dalam pencapaian target penerimaan daerah Kepri. Salah satunya pajak air permukaan yang memiliki target Rp1 miliar, namun realisasinya belum mencapai target. Sementara pemungutan pajak kendaraan di atas air belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya regulasi yang mengatur mekanisme pemungutannya.

Berbagai informasi dan pengalaman tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi Komisi II DPRD Sulteng dalam merumuskan langkah penguatan pengelolaan pendapatan daerah. Mulai dari inovasi pelayanan, digitalisasi pembayaran, pengawasan, penagihan hingga penyusunan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kunjungan kerja tersebut juga ditandai dengan pertukaran cendera mata sebagai bentuk penghargaan sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antardaerah. Dalam kesempatan itu, rombongan Komisi II DPRD Sulteng menyerahkan bawang goreng, salah satu produk oleh-oleh khas Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, kepada jajaran Bapenda Kepri.

Melalui kunjungan ini, diharapkan pengalaman dan inovasi yang diterapkan Kepri dapat menjadi referensi bagi Sulteng dalam mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, adaptif dan berkelanjutan, sehingga potensi PAD dapat digali secara maksimal. ***

editor: moh. habil masri