Sulteng Today – Proses hukum kasus dugaan korupsi dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, belum mengalami kemajuan signifikan. Walaupun penyidikannya susah berlangsung tiga tahun.
Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu masih menunggu hasil perhitungan kerugian daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Sulteng. Perhitungan kerugian negara di kasus ini sudah berlangsung lama. Sudah lebih satu tahun. Mulai pertengahan 2025 sampai saat ini. Di dugaan kasus ini pejabat di Kejari Palu memberikan keterangan berbeda saat ditemui jurnalis.
Kepala Subseksi Penuntutan Kejari Palu, Yohannes, S.H kepada Sulteng Today, Kamis, 12 November 2026 menyampaikan, BPKP meminta waktu menyelesaikan perhitungan kerugian negara. “BPKP minta waktu,” jelas Yohannes.
BPKP kata Yohannes tidak memastikan waktu penyelesaian perhitungan kerugian negara. Penjelasan ini berbeda dengan informasi yang disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Palu, Junaedi.
Dikutip Sulteng Today dari Media Alkhairaat edisi, Kamis, 23 April 2026, Junaedi menjelaskan, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana BPHTB tahun 2018 dan 2019 di Bapenda Kota Palu sekitar Rp2,6 miliar, sebagaimana hasil perhitungan BPKP Sulteng.
Junaedi melanjutkan, hasil audit belum diserahkan secara tertulis kepada penyidik, karena ketua tim auditor mengalami kecelakaan tunggal, dan masih menjalani perawatan medis. Selain itu, yang bersangkutan juga telah dimutasi ke BPKP pusat.
Meski demikian, Junaedi menegaskan proses tetap berjalan. Hasil audit masih dalam tahap penyusunan dan ditargetkan rampung serta diserahkan akhir Mei 2026. “Semua tidak menjadi halangan, saat ini dalam proses penyusunan. Tidak ada aral melintang, akhir Mei diserahkan,” ujar Junaedi kala itu.
Masih menurut Yohannes. Pihaknya, belum mengetahui lebih dalam penanganan perkara BPHTB. “Saya baru lima bulan bertugas di Kejari Palu,” jelasnya.
Ia menepis sinyalemen yang menyebutkan kemungkinan adanya upaya perintangan proses hukum kasus tersebut. Ia mengatakan, tim yang menghitung kerugian daerah di kasus BPHTB sempat dua kali berganti. “Tim ini dua kali berganti. Karena adanya mutasi di internal BPKP,” jelas Yohannes.
Penyidikan kasus dugaan korupsi BPHTB dilakukan Kejari Palu sejak 2024 silam, sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Palu, Yudi Trisnaamijaya, S.H, yang ditemui Sulteng Today, Senin, 29 September 2025.
Yudi mengakui penyidik telah mendalami fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam proses penyidikan. Penyidik kata Yudi menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP. “Penghitungan kerugian daerah sudah masuk tahap akhir,” jelasnya.
Dugaan kasus ini terungkap setelah penyidik Pidsus menemukan adanya ketidaksesuaian data Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan data Bapenda Kota Palu. Yudi mencontohkan, data rekening koran penerimaan BPHTB di Bank Sulteng yang disetorkan wajib pajak tahun 2018 tidak sesuai. Di mana pada tahun itu, terdapat 107 pemohon yang tidak ditemukan bukti mutasi dengan nilai mencapai Rp1,5 miliar. Modus yang sama berlanjut di tahun 2019.
Sekitar 91 pemohon juga tidak ditemukan bukti mutasi dananya, dengan kerugian daerah Kota Palu diperkirakan sebesar Rp1,1 miliar. Informasi lain yang diperoleh Sulteng Today, pada tahun 2018 dan 2019 sekitar 198 pemohon BPHTB yang tidak ada datanya di Bapenda Kota Palu. Namun, data 198 pemohon BPHTB tersebut teregistrasi di BPN Kota Palu.***
editor: moh. habil masri
