Sekdaprov Sulteng Dorong Penguatan Akses Keuangan dan Pengendalian Inflasi

Sulteng23 Dilihat

Sulteng Today – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi dan menghadirkan program kerja konkret, terukur, serta berdampak bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. Rakor tersebut berlangsung di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 16 November 2026.

Novalina menegaskan, perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi merupakan dua agenda strategis pembangunan daerah yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap TPAKD mampu menjadi penggerak perluasan inklusi keuangan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, petani, nelayan, dan peternak, penguatan literasi keuangan, pemanfaatan layanan keuangan digital, serta peningkatan sinergi pemerintah daerah dengan perbankan, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya.

“TPAKD tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Sekdaprov juga meminta TPID memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan perkembangan cuaca dan potensi gangguan iklim dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi, karena dapat memengaruhi produksi pertanian, aktivitas nelayan, serta kelancaran distribusi pangan.Lebih lanjut, Sekdaprov menekankan bahwa program TPAKD dan TPID harus saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Akses pembiayaan yang memadai bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas ekonomi daerah.

Sementara itu, peningkatan produksi dan kelancaran distribusi akan membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. “Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, ia berharap dilakukan evaluasi secara objektif terhadap pelaksanaan program kerja TPAKD dan TPID sepanjang tahun 2026, penyusunan strategi peningkatan indeks akses keuangan daerah, penguatan sistem pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui kegiatan capacity building.

Sekdaprov meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota agar memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas, target realistis, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. “Kita harus bekerja berdasarkan data, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya banyak rapat, tetapi kemudian minim tindakan dan aksi nyata. Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” tegasnya.

Ia berharap TPAKD dapat menjadi motor penggerak perluasan akses keuangan masyarakat, sedangkan TPID menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna, S.E., M.Sc., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah Evy Mulyani, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D., kepala OPD terkait, pimpinan lembaga perbankan dan jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan lainnya.***

editor: moh. habil masri

Komentar