PALU, sultengtoday.id – Sulawesi Tengah merupakan provinsi kedua di Indonesia yang menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sebelum Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara sudah lebih awal berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Plt Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Julianto ketika bersilaturahim dengan Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, Kamis, 18 September 2025.
Pertemuan di ruang kerja Wagub Reny ini berlangsung dalam suasana akrab. Di kesempatan tersebut, Wagub Reny menyambut rencana kerjasama strategis, yang diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, antara Pemprov Sulteng dan Perwakilan BPKP Sulteng, dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.
Wagub Reny juga menyampaikan apresiasi, sebab kerja sama dengan BPKP ini dapat menjadi pijakan untuk membangun sistem pengawasan yang profesional. Hal ini sejalan dengan implementasi program Nawa Cita Berani di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebagai lembaga advisor pemerintah, Saya berharap rekomendasi-rekomendasi dari BPKP dapat berimplikasi positif bagi peningkatan kinerja OPD dalam mengeksekusi program 9 Berani,” jelas dr. Reny sebagaimana dikutip sultengtoday.id dalam rilis Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Biro Adpim Setda) Sulteng.
Wagub Reny menekankan kepada BPKP agar tidak pernah ragu memberikan notice atau peringatan jika ada sesuatu yang keliru dalam pelaksanaan program 9 Berani.
Merespon penyampaian wagub, Agus Julianto menjelaskan, sistem pengawasan yang dibangun BPKP tidak akan tinggal diam jikal menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan program 9 Berani, dan langsung memberikan peringatan ke penanggungjawab program di OPD.
“(Sistem) akan langsung memperingati jika ada sesuatu yang keliru,” jelas Agus Julianto memastikan keunggulan sistem pengawasan yang pada gilirannya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berorientasi hasil.
Hadir mendampingi wagub dalam pertemuan ini antara lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi sekaligus Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M dan Inspektur Inspektorat Sulteng, Drs. M. Muhlis, M.M.**
editor: moh. habil masri
Komentar