Industri Tumbuh, Komisi VII Minta Akses KUR UMKM Diperluas

Ekobis, Headline205 Dilihat

Sulteng Today – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Siti Mukaromah, meminta pemerintah memanfaatkan momentum pertumbuhan industri nasional untuk memperkuat kapasitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus membenahi pelaksanaannya agar lebih mudah dijangkau pelaku usaha.Menurut Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah, pertumbuhan industri nasional harus memberikan dampak nyata bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM.

Ia meminta agar ekspansi industri tidak hanya dinikmati perusahaan besar, sementara UMKM masih menghadapi kendala permodalan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjadi bagian dari rantai pasok industri. “Kami meminta agar pemerintah memastikan pertumbuhan industri ini sejalan dengan perluasan akses KUR kepada UMKM. Pertumbuhan positif ini tidak boleh hanya dinikmati oleh perusahaan besar. Pemerintah harus memberikan kemudahan bagi UMKM untuk ikut berkembang, salah satunya melalui akses pembiayaan KUR yang lebih mudah dan tepat sasaran,” ujar Erma di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Ia merujuk pada Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Oktober 2026 yang mencapai 53,75. Angka tersebut menunjukkan industri manufaktur nasional berada dalam fase ekspansi. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi peluang untuk mendorong UMKM tumbuh bersama industri nasional melalui dukungan permodalan, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan akses pasar.

Erma mengapresiasi penyaluran KUR yang hingga Juli 2026 dilaporkan mencapai Rp169 triliun kepada 2,65 juta debitur. Namun, besarnya realisasi penyaluran tersebut perlu diikuti dengan kemudahan akses yang benar-benar dirasakan pelaku usaha. Sebab, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan praktik penyaluran KUR di lapangan. Salah satu persoalan yang disorot adalah masih adanya pelaku UMKM yang diminta menyerahkan agunan tambahan ketika mengajukan KUR Mikro dengan plafon hingga Rp100 juta. Padahal, sesuai ketentuan pemerintah, KUR dalam kategori tersebut tidak mensyaratkan agunan tambahan.

“Ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai pelaku UMKM yang memiliki potensi dan memenuhi persyaratan justru kesulitan mendapatkan pembiayaan karena praktik di tingkat bank penyalur tidak sesuai dengan ketentuan,” tegasnya. Karena itu, Erma meminta pemerintah mengevaluasi bank-bank penyalur KUR untuk memastikan seluruh ketentuan dijalankan secara konsisten hingga tingkat cabang.

Kementerian terkait juga perlu memperkuat pengawasan serta menyediakan posko pengaduan yang mudah diakses dan responsif terhadap keluhan pelaku UMKM.Menurutnya, kemudahan memperoleh pembiayaan merupakan salah satu faktor penting agar UMKM dapat memanfaatkan momentum ekspansi industri. Tanpa akses permodalan yang memadai, pelaku usaha kecil akan kesulitan meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan pasar industri yang terus berkembang.

Selain memperluas akses pembiayaan, Erma menekankan pentingnya pendampingan usaha secara berkelanjutan. Dukungan permodalan perlu disertai bimbingan teknis, pembaruan peralatan produksi, standardisasi kualitas produk, hingga perluasan jaringan pemasaran. Dengan demikian, dana KUR dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan skala dan daya saing usaha.

“Pada akhirnya, esensi pertumbuhan industri adalah pemerataan ekonomi. Pemerintah harus memastikan kebijakan berjalan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga UMKM tidak hanya mendapatkan akses permodalan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan daya saing, masuk ke rantai pasok industri, dan naik kelas,” pungkasnya, sebagaimana dikutip Sulteng Today dari laman FPKB DPR RI. ***

editor: moh. habil

Komentar