PALU, Sulteng Today – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berani berinovasi.
Pesan ini antara lain disampaikan Gubernur Anwar Hafid saat melantik 40 pejabat eselon II, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Prosesi pelantikan ini berlangsung di rumah jabatan siranindi II, Senin, 11 Mei 2026. Para pejabat yang mengisi jabatan strategis tersebut, telah melalui proses uji kompetensi (job fit), sehingga dipastikan langsung bergerak cepat, adaptif, dan menghadirkan terobosan baru di masing-masing perangkat daerah.
Pejabat eselon II yang dilantik antara lain, Rachman Ansyari dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, I Wayan Yudana sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Irwan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Rusmiadi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Wahyu Agust Pratama sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
Muh Syahrul Syam sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wahid Irawan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Susanto Wibowo menjabat Kepala Dinas Kehutanan, A. Haris, S.E, MM sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Asbudianto sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berani berinovasi, dan fokus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
Ia mendorong setiap pimpinan tidak terjebak pada rencana besar, yang sulit diwujudkan, melainkan mulai dari langkah konkret yang langsung dirasakan manfaatnya.
“Lakukan karya-karya kecil yang nyata. Itu jauh lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah terwujud,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama tanpa terpengaruh keterbatasan anggaran. Masyarakat kata Anwar Hafid hanya menilai dari kualitas layanan yang mereka terima, bukan kondisi internal pemerintah.
“Pelayanan kepada rakyat tidak mengenal alasan. Rakyat tidak peduli defisit atau keterbatasan anggaran, yang mereka tahu adalah kebutuhan mereka harus terpenuhi dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi motor penggerak organisasi, memperkuat kinerja, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah awal dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. **
editor: moh. habil masri
Komentar