JAKARTA, Sulteng Today – Ini kabar menggembirakan dari arena peringatan Harlah PKB ke-27 buat anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.
Saat menyampaikan sambutan di acara Harlah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberi bocoran.
“Apa lagi ada isu, belum putusan di DPR, pemisahan pilkada dan pemilihan umum, dari keputusan itu, yang disetujui teman-teman penundaan pemilu DPRD saja. Yang lain nggak setuju katanya,” ujar Gus Imin saat menyampaikan sambutan di Harlah PKB ke-27 yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Rabu malam, 23 Jui 2025.
Awalnya, Gus Imin menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilasan Pemilu nasional dan pemilu daerah. Gus Imin menyebutkan, sejauh ini yang disetujui hanya penundaan pemilihan DPRD.
Pada kesempatan yang sama, Gus Imin juga bicara pentingnya membuat undang-undang soal sistem politik nasional. Menurutnya, harus ada evaluasi total terkait pilkada.
“Perlu dibuat suatu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional. Salah satunya yang kami juga telah sampaikan ke Bapak Presiden langsung, saatnya Pilkada dilakukan evaluasi total manfaat dan mudharatnya,” kata Gus Imin.
Dia menyebut ada beberapa bupati yang mengakui adanya kelambanan konsolidasi akibat proses politik yang terlalu panjang. “Kami menilai lebih efektif jika kepala daerah ditunjuk pusat atau dipilih oleh DPRD,” ujar Gus Imin.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, pemilihan kepala daerah, maksimal dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh Indonesia. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak, tapi PKB bertekad tujuannya 1. Efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku dalam satu tahapan demokrasi,” pungkasnya.**
Komentar