PALU, sultengtoday.id – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) harus bekerja lebih keras, dalam merealisasikan belanja tahun 2025.
Sebab, hingga tanggal 31 Agustus 2025, realisasi belanja Pemprov baru sekitar 44,64 persen. Padahal, Pemprov telah menargetkan penyerapan anggaran di bulan tersebut sebesar 55 persen.
“Realisasi belanja per 31 Agustus 2025 mengalami deviasi minus 10,36 persen dari target yang ditetapkan,” jelas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulteng, Drs. Abdul Raaf Malik, M.Si ketika ditemui sultengtoday.id di ruang kerjanya, Senin, 8 Agustus 2025.
Menurut Abdul Raaf, ada16 OPD yang perlu lebih mempercepat realisasi keuangan yaitu, dinas pariwisata, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas bina marga dan penataan ruang, dinas koperasi dan usaha kecil, mikro.
Kemudian, dinas perkebunan dan peternakan, dinas tanaman pangan dan hortikultura, dinas cipta karya dan sumber daya air, badan pengelola keuangan dan aset daerah, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas perhubungan, dinas energi dan sumber daya mineral, dinas kelautan dan perikanan, dinas pemberdayaan masyarakat desa.
Selanjutnya, dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, RSUD Madani dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulteng.
Tahun anggaran 2025, Pemprov dan DPRD Sulteng telah menetapkan belanja sebesar Rp5,2 triliun lebih. Yang terdiri dari, Rp3,9 triliun belanja operasi, belanja modal Rp464 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp2,4 miliar lebih dan belanja transfer sebesar Rp822 miliar lebih.
Khusus belanja modal yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin realisasinya masih sangat minim, yakni 22,15 persen atau Rp29,9 miliar lebih dari total belanja Rp135 miliar lebih.
Selanjutnya, belanja gedung dan bangunan sebesar Rp164 miliar lebih baru terserap sekitar Rp78,9 miliar lebih atau 47,90 persen.
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang dianggarkan sebesar Rp153 miliar lebih, realisasinya baru sekitar Rp55 miliar lebih atau 35,93 persen.
Data ini menunjukkan realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mengalami deviasi minus 19,07 persen dari target realisasi belanja sebesar 55 persen pada 31 Agustus 2025.
Total belanja modal sebesar Rp464 miliar lebih, yang terealisasi baru Rp167 miliar lebih atau 36,07 persen. Data ini menunjukkan bahwa deviasi total belanja modal minus 18,93 persen.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si saat memimpin rapat pimpinan (Rapim) evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 bersama seluruh OPD, Rabu, 3 September 2025 menekankan, pentingnya ketelitian dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan.
Ia meminta setiap OPD segera mengevaluasi kegiatan, terutama paket pekerjaan yang rawan tidak terselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.
“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegas Gubernur Anwar saat rapat di ruang Polibu kantor gubernur.
Anwar juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya, OPD harus berusaha memenuhi target penerimaan PAD yang telah ditetapkan.
Mengingat mulai tahun 2026 transfer dari pusat ke daerah akan berkurang 30 persen. Setiap OPD diwajibkan kreatif membuka akses program ke kementerian terkait.
“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” pungkas Anwar, sebagaimana dikutip sultengtoday.id dari website resmi Pemprov Sulteng.**
editor: moh. habil masri
Komentar