JAKARTA, Sulteng Today – Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menemui Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa (PYS) di Kantor Kemenkeu Pusat di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2015.
Melalui akun Facebook-nya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan, pertemuan dengan Menkeu PYS untuk membahas berbagai isu strategis.
“Mulai dari sinkronisasi kebijakan, optimalisasi alokasi anggaran, hingga tantangan implementasi program di tingkat daerah,” jelas Gubernur Anwar Hafid.
Anwar Hafid juga berdiskusi mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi terkini, serta dampaknya terhadap kinerja pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah.
“Sebagai kepala daerah, Saya menegaskan kesiapan untuk menyukseskan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, dengan memastikan setiap kebijakan di daerah selaras dengan arah pembangunan nasional,” jelas mantan Bupati Morowali dua periode itu.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kata Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulteng itu, akan menggunakan dana daerah seoptimal mungkin, untuk pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan. Agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat.
“Komitmen kami jelas, tegak lurus bersama Presiden. Bekerja dengan hati, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya lagi.
Setiap rupiah uang yang dikelola pemerintah urai Anwar Hafid adalah amanah untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Sulawesi Tengah.
Pada saat yang sama, puluhan gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan keluhan kepada Menkeu PSY, terkait rencana pemotongan dana Tansfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Setidaknya sebanyak 24 gubernur dan wakil gubernur menemui PSY di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025, termasuk Anwar Hafid.
Selain itu hadir pula para kepala daerah seperti Gubernur Jambi, Al Haris, Gubernur Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.
Kemudian Gubernur/Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.
Ketua Umum APPSI, sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris mengungkapkan, pertemuan tersebut menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk menyampaikan keluhan mereka terkait TKD.
Seperti diberitakan Sulteng Today sebelumnya, dalam APBN 2026 ditetapkan TKD sebesar Rp692,995 triliun.
Jumlah itu turun 24,7% dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919,9 triliun atau dipangkas sekitar Rp226,9 triliun.
Pemangkasan jumlah TKD ini berdampak serius bagi daerah. Terutama kabupaten di Sulteng yang kemampuan fiskalnya berkategori rendah. Seperti, Kabupaten Donggala, Sigi, Tojo Unauna, Buol hingga Parigi Moutong.
Mudah-mudahan pertemuan Gubernur Anwar Hafid dan sejumlah kepala daerah di Indonesia dengan Menkeu PSY dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi daerah khususnya Sulawesi Tengah.**
editor: moh. habil masri
Komentar