SUPARMAN*)
DALAM setiap era pemerintahan di Tanah Air, istilah “efisiensi” selalu muncul sebagai jargon yang menenangkan publik dan menggoda birokrat.
Efisiensi dipercaya sebagai resep jitu untuk mengelola anggaran, bagi Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI,—ekonom yang kini menakhodai kebijakan fiskal nasional.
Efisiensi bukanlah sekadar soal menggunting anggaran atau menahan belanja. Ia memaknainya lebih dalam dan lebih subtantif: efisiensi adalah memastikan setiap rupiah bekerja sesuai peruntukannya, tepat waktu, dan bersih dari korupsi.
Korupsi menjadi muara kebijakan efisiensi ini. Selama ini gelontoran anggaran sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan. Hasilnya tetap sama saja masih jauh panggang dari api.
Bagi Purbaya, negara tidak butuh untuk “spending spree”—belanja bebas tanpa arah— tapi cash management yang cerdas dan cermat.
Anggaran negara harus berputar seperti darah dalam tubuh ekonomi: mengalir cepat ke organ-organ vital yang membutuhkan, bukan membeku di birokrasi atau menguap dalam kebocoran dan disunat.
Dalam pandangan ini, efisiensi bukanlah tentang “menghemat,” tapi tentang mengelola secara cerdas, jujur, dan produktif. Anggaran menjadi mesin untuk menggerakan perekonomian negara.
Banyak pejabat salah memahami efisiensi sebagai pemangkasan anggaran. Padahal, seperti dikatakan Menteri Purbaya, “efisiensi bukan potong anggaran, tapi memastikan uang digunakan tepat sasaran dan tepat waktu”.
Dalam konteks seperti ini, efisiensi adalah manajemen ketepatan—tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran dan tepat orang.
Pengelolaan fiskal yang sehat dan dinamis, bukan berarti menahan belanja publik hingga pembangunan tersendat, macet atau berhenti total.
Kebijakan fiskal yang benar dan tepat adalah melainkan mengatur prioritas: mengeluarkan dana untuk hal yang paling berdampak dan paling menyentuh kebutuhan rakyat. Seperti yang pernah dilontarkan ekonom peraih nobel, Paul Krugman, Productivity isn’t everything, but in the long run, it is almost everything. Produktivitas adalah wajah sejati efisiensi.
Produktivitas anggaran hanya akan muncul ketika kebijakan fiskal dikelola dengan disiplin waktu dan integritas, bukan dengan seremonial penyerapan anggaran di ujung tahun yang seringkali hanya menjadi ritual habiskan dana.
Pemerintah pusat hingga daerah, berjibaku untuk habiskan anggaran di akhir tahun. Efisiensi sejati menuntut perubahan perilaku birokrasi dari spending orientation menjadi performance orientation.
Efisiensi Sebagai Antikorupsi
Efisiensi versi Purbaya sejatinya adalah vaksin antikorupsi. Dalam birokrasi yang efisien, setiap rupiah bisa dilacak dan setiap waktu dapat diukur. Di sinilah transparency dan accountability menjadi dua pilar utama.
Purbaya sadar betul, akar korupsi sering muncul bukan karena niat jahat semata, tetapi karena manajemen fiskal yang lemah dan prosedur yang berbelit. Ketika proses terlalu panjang, celah korupsi melebar. Ketika pengawasan longgar, godaan penyimpangan meningkat. Disinilah fokus perhatian untuk dibenahi secepatnya.
Kita teringat, bagaiman seorang Robert Klitgaard, pakar antikorupsi dunia, dalam bukunya Controlling Corruption (1988), merumuskan: Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability.
Keyakinan Purbaya, dengan pendekatan efisiensi, secara tidak langsung menekan ketiganya: mengurangi monopoli keputusan lewat sistem digital, mempersempit ruang diskresi lewat transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dengan audit serta pelaporan real time.
Cara cerdas ini dapat digunakan untuk secara cepat mengakhir praktek-praktek korupsi di tubuh birokasi.
Dengan demikian, efisiensi ala Purbaya bukan hanya tentang hemat, tetapi tentang membangun sistem yang tahan terhadap korupsi. Setiap rupiah yang efisien berarti satu peluang korupsi tertutup.
Kondisi ekonomi global tidak baik-baik saja. Di tengah volatilitas ekonomi global, kemampuan negara menjaga stabilitas kas (cash management) menjadi kunci.
Dalam banyak negara, seperti Korea Selatan dan Singapura, efisiensi fiskal justru menjadi dasar inovasi pembangunan. Mereka tidak menghemat secara membabi buta, tetapi memastikan setiap investasi publik memberi dampak berganda (multiplier effect) bagi masyarakat.
Inilah yang tampaknya menjadi inspirasi Purbaya: efisiensi tidak boleh membunuh produktivitas. Ia justru harus menjadi pupuk bagi pertumbuhan ekonomi.
Sejalan dengan pikiran, pakar antikorupsi, Daniel Kaufmann (World Bank Governance Institute), “Good governance is not about less government, but about better government.” Pemerintahan yang efisien bukan berarti kecil dan pelit, tapi pintar dan bersih.
Dengan cash management yang disiplin, pemerintah dapat menjaga likuiditas anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik. Ketika proyek terlaksana tepat waktu, nilai uang (value of money) tidak hilang karena inflasi atau penundaan birokrasi.
Efisiensi yang Berkeadilan
Efisiensi juga memiliki dimensi moral. Ia bukan hanya urusan angka dalam Excel, tetapi juga keadilan sosial.
Efisiensi ala Purbaya memastikan bahwa uang negara tidak sekedar mengalir ke kantong-kantong elite, melainkan ke rakyat yang paling membutuhkan.
Pikiran ini yang juga menjadi dasar untuk melaksanakan program rumah untuk rakyat, dan makan bergizi gratis. Terlepas dari masalah dan dinamika berkembang dalam pelaksanaanya.
Sebagaimana ditegaskan Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998, dalam Development as Freedom: Development is about expanding the real freedoms that people enjoy.
Dalam konteks arti seperti ini, efisiensi adalah kebijakan moral: memastikan setiap rupiah pajak kembali menjadi kebebasan bagi rakyat—bebas dari kemiskinan, dari ketakutan, dan dari korupsi.
Efisiensi Sebagai Budaya
Efisiensi bukan sekadar kebijakan fiskal, tapi harus budaya birokrasi. Efisiensi harus menetes dari atas ke bawah (trickle down effect) yang benar, turun dari meja kementerian hingga meja kantor desa. Selama ini, banyak anggaran habis di transaksi administratif yang tidak berkontribusi pada pembangunan nyata.
Purbaya mengingatkan: efisiensi bukan sekadar teknis, tapi etis. Ia adalah bentuk tanggung jawab moral seorang pejabat terhadap publik yang mempercayakan uangnya.
Kita sering terjebak dalam dua ekstrem: boros tanpa hasil atau hemat tanpa visi. Purbaya mencoba menegakkan jalan tengah—mengelola uang negara seperti mengelola rumah tangga: disiplin, jujur, dan berorientasi hasil.
Efisiensi ala Purbaya mengajarkan satu hal sederhana tapi mendalam: uang negara adalah amanah, bukan alat kekuasaan. Setiap rupiah harus “bekerja keras” seperti rakyat yang membayarnya melalui pajak.
Efisiensi bukan tentang berhemat, tapi tentang bermartabat. Bukan tentang memangkas, tapi tentang memastikan tak ada yang bocor. Bukan tentang memotong, tetapi tentang mengelola. Bukan tentang menahan, tapi tentang menepatkan. Seperti kata ekonom legendaris, Peter Drucker, Efficiency is doing things right, effectiveness is doing the right things. Purbaya tampaknya ingin keduanya sekaligus. Do the right thing, and do it right—melakukan yang benar, dan melakukannya dengan benar.
*) Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako
Komentar