JAKARTA, Sulteng Today – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiyah, mendesak pemerintah segera melakukan intervensi, guna mengamankan pasokan dan menstabilkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi.
Lonjakan harga LPG 12 kilogram dari Rp192 ribu menjadi Rp228 ribu, yang dibarengi dengan kelangkaan di sejumlah daerah, seperti di Lumajang, Jawa Timur, dinilai telah membebani daya beli masyarakat secara serius.
Imas menegaskan bahwa kenaikan harga energi yang terjadi secara beruntun—mulai dari BBM non-subsidi hingga LPG—menciptakan tekanan ekonomi berlapis bagi masyarakat.
Kelompok masyarakat kelas menengah, yang tidak tersentuh subsidi namun memiliki daya tahan ekonomi terbatas, menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan ini.
“Kami menerima banyak laporan masyarakat terkait kenaikan dan kelangkaan ini. Pemerintah jangan hanya diam. Harus segera bertindak memastikan distribusi lancar hingga menindak tegas spekulan yang bermain di tengah situasi sulit ini,” ujar Imas Aan di Jakarta, Senin, 20 April 2026.
Legislator asal Jawa Barat ini menyoroti posisi dilematis yang dihadapi masyarakat. Meski harga melambung tinggi, warga tetap dipaksa membeli karena LPG merupakan kebutuhan pokok rumah tangga. Di sisi lain, mereka tidak bisa beralih menggunakan LPG subsidi 3 kilogram karena adanya aturan peruntukan bagi kelompok prasejahtera.
“Ini situasi dilematis. Masyarakat mengeluh, tetapi tetap harus membeli karena tidak ada alternatif. Kebijakan energi kita saat ini belum sepenuhnya melindungi kelompok rentan baru yang tertekan oleh kenaikan biaya hidup,” tegas Imas.
Imas mendesak Kementerian Perdagangan dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan distribusi hingga ke tingkat agen dan pangkalan. Lemahnya pengawasan dinilai menjadi celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik penimbunan demi meraup keuntungan pribadi di tengah keresahan publik.
Dia mengingatkan bahwa kehadiran negara sangat krusial dalam menjaga keadilan distribusi energi. Ia meminta pemerintah tidak ragu memberikan sanksi berat bagi siapa pun yang terbukti melakukan spekulasi harga atau penimbunan.
“Jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oleh spekulan. Negara harus hadir memastikan distribusi adil dan transparan. Jika ada pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan agar menimbulkan efek jera dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya, sebagaimana dikutip Sulteng Today dari laman resmi Fraksi PKB DPR RI.**
editor: moh. habil masri
Komentar