PALU, Sulteng Today – Sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan program Berani Cerdas direspon menuai negatif praktisi hukum.
Permintaan Fraksi PDIP DPRD Sulteng agar program Berani Cerdas dihentikan sementara dinilai tidak berdasar, dan menunjukkan ketidakpekaan legislator, terhadap realitas ekonomi masyarakat bawah yang sangat bergantung pada bantuan biaya pendidikan.
Noval A. Saputra, S.H, Salah seorang praktisi hukum muda Sulteng, menilai desakan penghentian sementara program Berani Cerdas merupakan sikap yang kurang bijak. Seolah tidak memahami kondisi objektif warga.
Menurut Noval, program Berani Cerdas merupakan instrumen krusial pemerintah provinsi untuk menjamin akses pendidikan tinggi bagi anak-anak daerah yang terkendala biaya.
Noval menegaskan bahwa desakan untuk menghentikan program ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk berkembang.
Ia menilai narasi yang dibangun oleh oknum anggota dewan tersebut sebagai opini yang sesat dan menyesatkan, karena secara langsung mengancam keberlanjutan pendidikan generasi muda di Sulawesi Tengah.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tugas pokok dan fungsi DPRD seharusnya berada pada koridor pengawasan guna memastikan program berjalan tepat sasaran, bukan justru menjadi penghambat.
Penolakan terhadap program beasiswa ini dianggap sebagai langkah mundur yang menghilangkan kesempatan anak bangsa untuk mengenyam bangku kuliah.
Noval, yang mengaku mempunyai teman-teman keluarga penerima manfaat beasiswa tersebut, meminta agar dinamika politik tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil.
Ia berharap program ini tetap dilanjutkan dengan pengawalan yang ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan, tanpa adanya intervensi yang merugikan masyarakat.
Berani Cerdas Sesuai UUD 1945
Noval menekankan bahwa pendidikan gratis merupakan cita-cita lama masyarakat Sulawesi Tengah yang kini mulai terakomodasi melalui program ini.
Merujuk pada Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak, ia menegaskan bahwa negara wajib menjamin akses tersebut tanpa diskriminasi.
“Ini adalah amanah konstitusi. Program Berani Cerdas hadir sebagai solusi nyata untuk meringankan beban ekonomi orang tua mahasiswa dalam membiayai pendidikan tinggi,” ujar Noval.
Di tengah tantangan integritas dan kualitas pendidikan saat ini, Noval menilai tidak ada alasan prinsipil yang dapat menggugurkan keberlanjutan program tersebut.
Menurutnya, jika terdapat kekurangan dalam implementasi, maka langkah yang bijak adalah melakukan evaluasi dan pembenahan, bukan pembatalan.
Ia pun menyarankan agar dilakukan riset ilmiah yang melibatkan civitas akademika untuk mengukur efektivitas dan manfaat program secara objektif. Dengan demikian, kebijakan yang diambil berbasis pada data, bukan sekadar sentimen politik.
Menutup pernyataannya, Noval memberikan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang mencoba menjegal kebijakan pro-rakyat ini.
“Jika ada oknum DPRD yang bersikeras menghentikan Berani Cerdas, patut diduga mereka memiliki niat buruk untuk menggagalkan hak pendidikan warga Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Untuk diketahui Program Beasiswa Berani Cerdas telah menjangkau 23.569 penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.
Program dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini fokus pada pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan total anggaran mencapai kurang lebih Rp84 miliar.
Berikut detail terkait sebaran penerima manfaat Beasiswa Berani Cerdas, total penerima: 23.569 mahasiswa/siswa di Sulteng.
Fokus pendidikan: pembiayaan UKT jenjang Strata satu (S1) dan Diploma IV (D4).
Perguruan yinggi: salah satu penerima manfaat terbesar adalah mahasiswa UIN Datokarama Palu dengan jumlah 2.172. Kemitraan: Bank Sulteng tercatat menyalurkan anggaran dari pemprov Sulteng untuk beasiswa berani cerdas kepada 15.663 siswa/mahasiswa. Verifikasi: sebanyak 10.768 mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) terverifikasi menerima beasiswa Berani Cerdas ini (2025).**
editor: moh. habil masri
Komentar