PALU, Sulteng Today – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib bersikap kooperatif dan terbuka.
Selama pemeriksaan terinci yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dijadwalkan, pemeriksaan ini berlangsung mulai 14 Oktober hingga 22 November 2025.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub dr. Reny saat entry meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI yang digelar di ruang kerjanya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari kolaborasi bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ia berharap hasil pemeriksaan BPK dapat membantu Pemprov Sulteng dalam menemukan akar masalah, dan memperbaiki sistem pengelolaan pembangunan di daerah.
“Kita harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan data. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” tutupnya.
Tim BPK RI menjelaskan, pemeriksaan terinci kali ini mencakup dua fokus utama, yakni pemeriksaan kepatuhan lingkungan dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam bidang ketahanan pangan.
Prabowo Farid Trijoko, selaku tim pemeriksa, mengungkapkan bahwa pemeriksaan lingkungan dilakukan, dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada program prioritas penguatan kelembagaan, tata ruang, dan pengendalian pencemaran lingkungan.
Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pertambangan, pembinaan kawasan hutan, serta penegakan hukum kehutanan dengan rentang waktu evaluasi dari tahun 2020 hingga triwulan III tahun 2025.
Tim BPK juga akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kota Palu, Donggala, Sigi, Morowali, dan Morowali Utara.
Terkait pemeriksaan bidang ketahanan pangan, BPK akan menilai sejauh mana pemerintah daerah siap menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat sistem produksi serta distribusi pangan.
Pemeriksaan ini akan menyoroti perencanaan pangan, cadangan pangan, stabilisasi pasokan, dan distribusi antarwilayah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Kehutanan Muhammad Neng, S.T., M.M., Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Nelson Metubun, S.P., M.P., serta Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., sebagaimana rilis yang dikirim Biro Administrasi Pimpinan.**
editor: moh. habil masri
Komentar