Sulteng Today – Pemerintah didorong pemerintah mempercepat pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau pasar karbon nasional. Pasar karbon harus menjadi instrumen untuk mengatasi kebakaran lahan gambut dan abrasi pesisir sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat penjaga ekosistem.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyeth Bustami, di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Iyeth mengatakan, penguatan pasar karbon semakin penting menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 31) di Turki. Indonesia harus menunjukkan komitmen nyata dalam diplomasi iklim dengan memastikan kebijakan penurunan emisi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pasar karbon tidak boleh hanya menjadi pembahasan di meja perundingan tingkat tinggi seperti COP 31 di Turki. Kebijakan ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Iyeth.
Sebagai langkah konkret, Iyeth berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggelar pelatihan tata kelola NEK pada awal November lalu.
Kegiatan tersebut melibatkan kelompok masyarakat yang aktif dalam perlindungan dan pemulihan lahan gambut serta rehabilitasi mangrove.Legislator asal Daerah Pemilihan Riau itu menjelaskan, pasar karbon dapat menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi restorasi gambut, termasuk pemulihan tata air dan pencegahan kebakaran. Melalui skema NEK, masyarakat yang menjaga ekosistem gambut berpeluang memperoleh insentif ekonomi atas kontribusinya dalam mempertahankan cadangan karbon dan mencegah emisi.Selain itu, pengembangan pasar karbon berbasis karbon biru juga dapat mendukung rehabilitasi mangrove untuk mengatasi abrasi pesisir.
Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai sekaligus penyerap dan penyimpan karbon. Skema kredit karbon diharapkan memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan mangrove. “Menjaga gambut dan mangrove harus menjadi investasi lingkungan sekaligus investasi ekonomi masyarakat. Dengan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, keberlanjutan upaya perlindungan ekosistem akan lebih terjamin,” tegasnya, sebagaimana dikutip Sulteng Today dari laman FPKB DPR RI.
Iyeth menambahkan, Komisi XII DPR RI bersama Fraksi PKB akan terus mendorong penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan pasar karbon nasional. Penyederhanaan proses registrasi dan sertifikasi kredit karbon perlu dilakukan tanpa mengabaikan integritas lingkungan, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, momentum COP 31 harus dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat diplomasi iklim sekaligus membangun pasar karbon yang kredibel, inklusif, dan berkeadilan, sehingga manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.***
Komentar