Sulteng Today – Pemerintah Provinsi Sulteng mulai melirik teknologi ramah lingkungan, yang lebih hemat dan efesien untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di kantor-kantor Pemprov.
Selama ini, Pemprov menggunakan energi yang disuplai Perusahaan Listrik Negara (PLN).
PLN sendiri, mendapat pasokan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana, yang juga ramah lingkungan. Tetapi tiap tahun, Pemprov harus merogok kocek dalam-dalam untuk membeli energi listrik yang dijual PLN.
Sekarang, Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid membuka peluang untuk menggunakan energi yang lebih efesien sekaligus ramah lingkungan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Rencana Gubernur Anwar ini terungkap setelah bertemu dengan Direktur PT BUMA Renewable Energi (BRE), Arya Pradipta, di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng, Senin, 28 Juli 2025.
Saat bertemu dengan gubernur, Arya, sapaan akrab direktur PT BRE, memaparkan keuntungan penggunaan PLTS dibanding energi listrik yang dipasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Di kesempatan ini Arya memaparkan, skema teknologi efesiensi energi yang mencakup pemasangan panel surya, penggantian lampu menjadi LED hemat energi, penggunaan sensor otomatis, hingga sistem monitoring cerdas.
Menurutnya, pendekatan ini mampu memangkas penggunaan energi hingga 50 persen, tanpa mengurangi kenyamanan kerja.
“Kami sudah menerapkan model ini di sejumlah kantor dengan hasil penghematan yang signifikan, hanya melalui teknologi hemat energi dan kontrol pemakaian,” ujar Arya.
Menariknya, model bisnis yang ditawarkan tidak membebani keuangan daerah. Investasi awal sepenuhnya ditanggung oleh mitra investor, sementara pemerintah daerah cukup membayar melalui skema bagi hasil dari penghematan yang dihasilkan.
“Kalau efisiensinya 50 persen, maka separuh penghematan itu bisa dibagi antara investor dan pemerintah. Ini tidak membebani APBD, bahkan berpotensi menambah PAD jika dikelola melalui BUMD,” jelas Arya.
Gubernur Anwar Hafid menyambut baik tawaran tersebut dan mengusulkan agar implementasi awal dilakukan secara terbatas di beberapa kantor OPD untuk melihat efektivitasnya.
“Kalau hasilnya benar seperti yang dipaparkan, saya akan minta seluruh OPD pakai. Kita sudah terlalu lama boros listrik. Ini bukan soal penghematan semata, tapi tanggung jawab kita dalam menjaga lingkungan,” kata Anwar.
Ia menegaskan bahwa efisiensi energi bisa menjadi terobosan untuk menekan biaya operasional pemerintahan dan mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih menyentuh masyarakat.
“Kalau kita bisa hemat ratusan juta dari listrik tiap tahun, dana itu bisa kita alihkan untuk beasiswa, kesehatan, atau membantu desa-desa. Ini bukan lagi pilihan, ini keharusan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, PT BUMA Renewable Energy bersama Dinas ESDM akan melakukan survei teknis pada sejumlah bangunan kantor pemerintah untuk mengidentifikasi potensi penerapan sistem hemat energi. **
Komentar