PALU, sultengtoday.id – Suryani (45), salah seorang warga Kota Palu, yang merintis usaha warung makan skala kecil terharu.
Dia mengucap syukur kepada Allah SWT karena, Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E memenuhi harapannya.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menurunkan pajak Usaha Mikro Kecil (UMK) khususnya warung makan skala kecil, yang sebelumnya 10 persen menjadi 5 persen.
“Saya dan pelaku usaha seperti saya pasti bersyukur mendengar kebijakan Pak Wali. Terima kasih Pak Hadi,” ungkap Suryani setelah mendapat informasi dari Syaiful, wartawan sultengtoday.id, yang kebetulan makan siang di warungnya, di bilangan Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista), Kecamatan Palu Timur, Kamis, 4 September 2025.
Menurut Suryani, beberapa bulan terakhir warung makannya sepi pengunjung. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini diperparah naiknya harga beras dan beberapa jenis rempah. Seperti bawang merah.
“Saya bersyukur Allah mengabulkan doa saya, dengan menuntun Pak Wali mengeluarkan kebijakan ini,” jelasnya lagi.
Memang, pada Kamis, 4 September 2025, Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kota Palu berdialog dengan perwakilan mahasiswa, pimpinan kampus, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas ojek online (ojol) .
Dialog yang berlangsung dalam suasana akrab ini, dilaksanakan di ruang rapat Bantaya, kantor Wali Kota Palu.
Salah satu aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam dialog tersebut adalah penurunan pajak makan dan minum, yang menurut perwakilan mahasiswa cukup membebani pelaku usaha mikro kecil.
Merespons aspirasi ini, wali kota menjelaskan adanya perbedaan perlakuan pajak untuk usaha rumah makan skala kecil dan menengah ke atas.
“Mahasiswa fokus pada pajak makan dan minum untuk rumah makan skala kecil. Tadi Saya langsung putuskan, untuk rumah makan skala menengah ke atas tetap 10 persen. Sedangkan untuk skala kecil kita turunkan menjadi 5 persen pajak konsumsinya. Itu permintaan mahasiswa,” jelas Wali Kota Hadianto.
Komunitas ojek online di kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah usulan. Antara lain optimalisasi pemanfaatan shelter Ojol dengan fasilitas memadai, termasuk jaringan internet (wifi).
“Shelter Ojol harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Informasi yang Saya dapat, shelter dari BRI ada 20 unit dan dari Pemkot 30 unit. Total 50 unit. Untuk bus stop, jumlahnya 100 titik. Ini harus didukung fasilitas agar bermanfaat maksimal,” terang wali kota lagi merespon usulan perwakilan Komunitas Ojol.
Komunitas Ojol juga menginginkan fasilitas bebas biaya parkir.
Menanggapi hal ini, wali kota menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog.
Ia bahkan menetapkan, forum dialog terbuka dengan masyarakat, akan dilaksanakan rutin setiap tanggal 10 bulan berjalan, baik di kantor wali kota maupun di berbagai lokasi, termasuk lingkungan kampus.
“Supaya pemerintah terus mendapat masukan. Jangan nanti ada ribut begini baru kita terbuka. Pemerintah Kota Palu sebenarnya, sangat terbuka dengan masyarakat. Bahkan setiap hari pukul 05.30 pagi, pintu rumah Saya terbuka untuk siapa pun yang ingin datang. Tapi melalui forum ini, lebih resmi dan lebih terstruktur lagi,” tegasnya.
Dialog interaktif tersebut berlangsung penuh keakraban. Forum ini menjadi wadah penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas ojek online di Kota Palu.
Kegiatan dialog tersebut, merupakan wujud komitmen Wali Kota Hadianto, setelah sebelumnya menemui ribuan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sulteng, Senin, 1 September 2025.**
editor: moh. habil masri
Komentar