BANGKEP, Sulteng Today – Warga Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menyuarakan pembentukan Provinsi Sulawesi Timur (Sultim).
Mereka juga mendesak agar Kabupaten Tompotika segera dibentuk sebagai daerah otonomi baru.
Edwin, salah seorang warga menyampaikan, pemekaran atau pembentukan Provinsi Sultim berkaitan langsung dengan pelayanan. Terutama pelayanan rakyat di daerah terpencil seperti Bangkep.
Aspirasi terkait pemekaran ini diungkapkan warga saat berdialog dengan anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si yang menyambangi Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam agenda reses masa sidang, Sabtu 2 Agustus 2025.
Dalam kunjungan itu, Longki disambut antusias warga yang menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari pemekaran provinsi hingga minimnya layanan transportasi laut.
Longki mengatakan, kunjungan ini adalah bagian dari tugasnya sebagai legislator yang bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara.
“Silakan utarakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Banggai, terutama yang berkaitan dengan mitra Komisi II,” kata Longki di hadapan warga.
Salah satu isu yang paling disorot warga adalah pembentukan Provinsi Sulawesi Timur.
Edwin menyebutkan akses ke Palu sangat jauh.
“Kami butuh otonomi sendiri agar pelayanan bisa lebih dekat dan efisien,” ujar Edwin.
Tak hanya soal provinsi baru, warga juga mengeluhkan minimnya akses transportasi laut.
Badrin, warga lainnya, mendorong agar pemerintah pusat segera membangun tol laut yang memadai di Banggai Kepulauan.
“Warga yang sakit dan harus dirujuk ke Banggai sering terhambat karena keterbatasan kapal. Kami butuh pelabuhan yang layak dan transportasi laut yang aman,” ucapnya.
Aspirasi lain yang juga mencuat adalah dorongan untuk pemekaran Kabupaten Tompotika serta keluhan soal beban gaji PPPK yang ditanggung APBD.
“Daerah kami belum punya anggaran besar. Kalau gaji PPPK dibebankan ke APBD, pembangunan bisa terganggu. Harusnya ditanggung APBN,” kata warga.
Menanggapi berbagai keluhan itu, Longki menyatakan bahwa perjuangan pemekaran wilayah, termasuk Sulawesi Timur, sudah dimulai sejak ia menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah.
Namun, proses tersebut masih terhambat oleh moratorium pemekaran yang belum dicabut pemerintah pusat.
“Kita sudah perjuangkan sejak lama, tapi masih terganjal moratorium. Kalau itu dicabut, proses pemekaran akan langsung kita dorong,” tegas Longki.
Longki memastikan semua aspirasi yang disampaikan warga akan dibawa ke rapat dengar pendapat bersama mitra kerja Komisi II DPR RI.**
Komentar