PALU, Sulteng Today – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 1.842 desa di Sulteng patut bergembira. Sebab, Pemerintah Provinsi Sulteng mendukung penuh perjuangan Forum BPD Sulteng, yang mendorong pengalokasian anggaran penguatan kelembagaan BPD sebesar 3 persen dari jumlah Dana Desa (DD).
“Saya telah berdiskusi langsung dengan kepala badan terkait, dan memastikan usulan ini sedang dalam proses percepatan, dengan target paling lambat Januari 2026 sudah mulai berjalan di seluruh desa,” jelas Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido merespons perjuangan Forum BPD Sulteng.
Dukungan Pemprov Sulteng tergadap perjuangan forum BPD Sulteng ini disampaikan Wagub Reny, saat membuka temu raya BPD ke-II yang digelar di Jojokodi Convention Center (JCC), Kota Palu, Kamis, 7 Agustus 2025.
Di kesempatan yang sama, mantan Wakil Wali Kota Palu ini menegaskan komitmen Pemprov dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai pilar utama demokrasi di desa.
BPD kata Wagub Reny, merupakan mitra strategis kepala desa dan corong utama aspirasi masyarakat. Tanpa BPD yang kuat, pembangunan desa akan pincang.
Karena itu, Pemprov Sulteng terus mendorong penguatan kapasitas BPD melalui regulasi, insentif, dan sinergi lintas sektor.
Program unggulan yang digagas Pemprov lanjutmya, berada dalam payung visi “Berani”. Yang bukan sekadar slogan, melainkan singkatan dari Bersama Anwar dan Reny.
Filosofi ini mencerminkan kekompakan Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam mengawal sembilan program prioritas. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga ketahanan desa.
Ia menekankan, semangat Berani bukan hanya milik Pemprov, tetapi harus menjadi gerakan bersama hingga ke tingkat desa.
Wagub dr. Reny memaparkan program Berani yang langsung menyentuh masyarakat desa.
Salah satunya adalah Berani Cerdas yang mencakup program bantuan pendidikan untuk mahasiswa dan siswa SMK. Biaya kuliah, prakerin, dan uji kompetensi kini ditanggung penuh oleh Pemprov.
Menurutnya, banyak anak-anak dari keluarga BPD dan masyarakat desa yang sangat terbantu karena tidak lagi terbebani biaya pendidikan.
dr Reny juga menguraikan program Berani Sehat. Masyarakat Sulteng yang tidak memiliki jaminan kesehatan kini bisa langsung mengaktifkan BPJS Kesehatan melalui program ini.
Bahkan, mereka yang menunggak iuran BPJS, cukup dialihkan ke Berani Sehat tanpa harus melunasi tunggakan lama.
“Tidak boleh ada warga Sulteng yang sakit tanpa mendapat layanan hanya karena persoalan administrasi,” tegas dr Reny.
Wagub juga memberikan angin segar kepada BPD bersama jajarannya. Dimana Pemprov menguatkan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Kelola dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Perda ini mengatur peran BPD secara komprehensif. Regulasi ini akan diperkuat dengan peraturan gubernur serta petunjuk teknis, termasuk rencana pemberian insentif bagi BPD, yang aktif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan desa.
Wagub Reny, mengingatkan keberadaan BPD sangat menentukan arah pembangunan desa. Ia menyebut banyak kepala desa yang baru menyadari pentingnya BPD saat proses Musrenbang, karena tanpa tandatangan BPD, tidak ada satu pun rencana kerja yang bisa dijalankan.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh unsur pemerintahan untuk tidak meremehkan posisi BPD, dan justru memperkuat kolaborasi demi kemajuan desa.**
Komentar