MOROWALI, sultengtoday.id – Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan jumlah pendapatan masyarakat merupakan tolok ukur utama keberhasilan pembangunan satu daerah.
“Karena itu, saya mendorong pemerintah daerah mengubah pola perencanaan, agar lebih fokus pada program pengentasan kemiskinan,” jelas Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid saat menyampaikan sambutan di pembukaan rapat kerja (Raker) bersama Pemerintah Kabupaten Morowali, Selasa, 19 Agustus 2025.
Kegiatan yang dilangsungkan di aula kantor bupati Morowali ini menghadirkan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali. Dari Pemkab Morowali tampak hadir Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf, Wakil Bupati Iriane Ilyas, Forkopimda serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Morowali.
Menurut Anwar Hafid, gubernur sebagai koordinator pembangunan daerah, menjadi support system bagi pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Koordinator ini dibekali dua kekuatan oleh pemerintah pusat. Yaitu, kewenangan dan pendanaan. Dengan keduanya, kita harus bersinergi untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Gubernur juga memanfaatkan pertemuan ini untuk mensosialisasikan 9 Program Berani yang menjadi visi misi Pemprov Sulteng. Yaitu, Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas.
Program Berani Cerdas, kata Anwar, diarahkan untuk mendukung pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), termasuk pembiayaan prakering dan uji kompetensi siswa SMK.
Hingga kini, Pemprov telah menyalurkan beasiswa kepada 7.153 mahasiswa. Ia juga mendorong Morowali menetapkan Wajib Belajar 13 Tahun bagi seluruh masyarakat.
Khusus Berani Sehat urai Anwar, telah memberikan jaminan kesehatan berbasis KTP Sulawesi Tengah. Mulai tanggal 13 April 2025, Sulteng ditetapkan sebagai daerah dengan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta prioritas.
Sejak saat itu hingga Agustus 2025, Pemprov telah membayarkan Rp33 miliar ke BPJS Kesehatan, untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini bahkan mencakup layanan yang tak dibiayai BPJS, seperti perawatan korban luka akibat busur.
Gubernur Anwar juga menginstruksikan agar seluruh kepala OPD Provinsi Sulteng bersinergi dengan OPD Morowali. “Saya berharap setiap program yang disepakati dapat segera diperkuat dengan payung hukum agar implementasinya berjalan efektif,” pungkas mantan Bupati Morowali dua periode itu.**
Komentar