Demi Keadilan Ekonomi, Legislator Golkar Dorong Pemberdayaan BUMD dan Koperasi untuk Kelola Tambang

Ekobis, Headline447 Dilihat

JAKARTA, sultengtoday.id – Politisi Partai Golkar di Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka mendorong pemerintah, memberi porsi lebih besar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi dalam pengelolaan sektor pertambangan.

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ekonomi daerah, mengurangi ketimpangan, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil tambang.

Politisi dari wilayah Timur Sulawesi Tengah ini menegaskan, selama ini manfaat ekonomi dari sektor pertambangan masih terlalu terpusat pada korporasi besar.

Sementara daerah penghasil kerap menghadapi paradoks: kaya sumber daya alam tetapi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih tinggi.

“Pengelolaan tambang oleh BUMD dan koperasi bukan semata soal bisnis, tapi demi keadilan ekonomi. Kita ingin kekayaan alam benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat di daerah, bukan hanya sebagai penonton,” tegas Beniyanto sebagaimana dikutip sultengtoday.id dari Golkarpedia, Selasa16 September 2025.

Menurutnya, pelibatan BUMD dan koperasi dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan. Selain membuka lapangan kerja, model ini diyakini mampu mengembangkan usaha pendukung, memperkuat industri hilir, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita ingin ada ekosistem ekonomi yang tumbuh di sekitar tambang. Bukan hanya bagi hasil, tapi juga industri pendukung dan UMKM yang menggerakkan perekonomian lokal,” tutur Bendahara Balitbang DPP Partai Golkar ini.

Beniyanto juga mengingatkan amanat UU Minerba No. 3/2020, khususnya Pasal 94, yang memberi mandat bagi pelaku usaha lokal untuk mendapatkan porsi dalam pengelolaan tambang.

Ia mendorong pemerintah segera menyusun regulasi turunan yang mempermudah akses permodalan, transfer teknologi, dan pendampingan bagi BUMD serta koperasi.

Politisi asal Sulawesi Tengah ini menekankan bahwa capacity building menjadi kunci agar entitas lokal siap bersaing secara profesional dan berkelanjutan.

“Pemberdayaan tanpa peningkatan kapasitas hanya akan melahirkan ketergantungan. Kita butuh BUMD dan koperasi yang modern, profesional, dan mampu mengelola tambang dengan standar industri tinggi,” pungkasnya.**

editor: moh. habil masri

Komentar