PALU, sultengtoday.id – Kasus keracunan makanan bergizi gratis yang dialami siswa di Kota Palu, Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah mendapat perhatian khusus dari anggota DPR RI, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si.
Politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulteng ini dalam pernyataan resminya, Jumat, 19 September 2025 menegaskan, “Kita bisa memastikan ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilanggar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. Dalam operasionalnya, dapur ini melibatkan banyak pihak: perusahaan swasta, pelaku usaha daerah, TNI, Polri, dan BIN. Setiap dapur dikepalai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta didampingi ahli gizi. Mereka bertugas memastikan penyiapan bahan baku, pengolahan, pemorsian, pengepakan, distribusi, dan kebersihan berjalan sesuai standar,” jelas mantan Gubernur Sulteng dua periode ini.
Longki menekankan, semua bahan baku yang dipasok mitra harus diperiksa dengan teliti. Jika ditemukan bahan yang tidak layak konsumsi, harus segera ditolak dan diganti.
Setelah itu, barulah bahan yang sehat dan bersih diproses hingga dimasak, diporsikan, dan didistribusikan. Proses waktu masak juga harus diperhatikan, jangan sampai makanan pagi, dimasak sejak malam atau makanan sisa dipanaskan kembali.
“Yang ideal adalah makanan tersaji fresh from oven, agar aman dan layak konsumsi,” ungkap anggota Komisi II DPR RI ini.
Beberapa waktu lalu kata Longki, dirinya menemukan dapur yang tetap mengolah ikan yang sudah melek. Padahal itu jelas berisiko.
“Maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Bila semua prosedur dijalankan dengan benar, seharusnya tidak akan ada lagi kasus-kasus keracunan,” jelasnya lagi.
Longki meminta dengan sangat, agar pengelola dapur bekerja penuh tanggung jawab. Jangan lalai, jangan bermain-main dengan nyawa anak-anak kita.
“Tanamkan bahwa yang kita beri makan adalah anak kita sendiri, sehingga muncul semangat menyiapkan yang terbaik,” ungkap Longki.
Longki menyarankan agar ikan jenis tuna, dan spesies sejenisnya seperti cakalang dan ekor kuning tidak lagi disajikan kepada siswa.
“Sebab ikan-ikan ini bila sudah melek, mengandung alergen tinggi yang bisa menyebabkan keracunan. Karena itu harus disortir satu per satu. Memang memakan waktu, tetapi jauh lebih aman untuk memastikan dapur memproduksi makanan yang higienis,” tegas Longki.
Longki berharap kasus ini tidak terus berulang. Bila ada satu dapur bermasalah seperti itu, perlu dipertimbangkan pemutusan kerja samanya.
“Bahkan, kasus keracunan massal bisa saja masuk ke ranah hukum, bila ada orang tua yang tidak puas. Program makanan bergizi gratis ini adalah program yang harus kita dukung bersama untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi masa depan, sebagaimana selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Longki.
Kamis, 18 September 2025, siswa Sekolah Dasar (SD), hingga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami gejala keracunan.
Siswa-siswa ini gatal-gatal, mual, muntah, hingga sesak napas, setelah mengonsumsi makanan dari dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Siswa yang keracunan ini berjumlah 251 orang. 173 di antara siswa tersebut sudah bisa kembali ke rumah, sedangkan 78 lainnya, masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora.
Pada Selasa, 16 September 2025, 18 siswa di Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong juga mengeluhkan sakit perut, mual, hingga muntah dan harus dilarikan ke Puskesmas Parigi Utara, setelah menyantap makanan dari dapur MBG.
Peristiwa yang sama juga dialami siswa di Kota Palu beberapa pekan sebelumnya.**
editor: moh. habil masri
Komentar